Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 56
Title PEMERINTAH MAU BIKIN ASURANSI PENGANGGURAN, APA BEDANYA DENGAN KARTU PRA
KERJA?
Media Name kumparan.com
Pub. Date 03 Maret 2020
Page/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-mau-bikin-asuransi-peng angguran-
apa-bedanya-dengan-kartu-pra-kerja-1sx96JfSuZ7
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), pemerintah tengah berencana untuk memberikan unemployment insurance
alias asuransi pengangguran. Perlindungan bernama jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP) ini bertujuan untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial nasional.
Dirjen Pembinaan Hubungan Inustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan bahwa
JKP ini berbeda dengan Kartu Pra Kerja yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo
beberapa waktu lalu.
"Esensinya bahwa kalau Kartu Pra Kerja kan juga diperuntukkan mereka angkatan
kerja. Tapi yang belum kerja sama sekali. Kalau jaminan kehilangan pekerja tentu
adalah mereka yang terkena PHK," ungkap Haiyani di Hotel Le Meredien, Jakarta,
Selasa (3/3).
Menurutnya ada sejumlah fasilitas yang dilindungi dalam program JKP. Pertama,
nantinya para korban PHK bakal menerima uang tunai atau cash benefit. Uang tunai
tersebut akan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Lama pemberian masih dalam
tahap pembahasan oleh pemerintah.
Kedua, korban PHK juga akan mendapatkan pelatihan serta sertifikasi. Pelatihan
yang diberikan bisa untuk profesi yang sama seperti pekerjaan sebelumnya atau
bisa juga untuk meningkatkan keahlian yang sudah ada. Tak hanya itu, korban PHK
juga bisa mendapatkan pelatihan untuk mengasah keahlian baru, yang sesuai
dengan permintaan dunia usaha.
"Harus match dengan demand-nya seperti itu. Kemudian terakhir baru akses
penempatan," ujarnya.
Meski demikian, Haiyani mengatakan pemerintah tidak akan membebankan iuran
tambahan bagi para penerima kartu pra kerja maupun JKP. Untuk skema pastinya,
pemerintah tengah mendiskusikan hal tersebut.
Menurut Haiyani, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sakernas Agustus
2019, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor formal tercatat
sebanyak 56,01 juta orang atau sekitar 44,28 persen. Sedangkan yang bekerja pada
Page 55 of 112.
