Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 52
Selain sistem pengupahan, PT AFI juga diduga melakukan tindakan eksploitasi
kepada pekerja wanita hamil. Disebut-sebut banyak pekerja yang mengalami
keguguran karena porsi kerja yang berat.
Terkait hal ini, Simon menerangkan pihaknya telah mematuhi aturaan mengenai
keselamatan kerja seperti yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) UU 13/2003.
"Kami memiliki tim medis yang bertugas di dalam operasional. Mereka secara rutin
memberikan cek medis secara berkala termasuk bag rekan pekerja yang sedang
mengandung untuk tidak melakukan pekerjaan berat, terutama saat shift malam,"
kata Simon.
Lebih lanjut kata Simon, PT AFI juga melakukan verifikasi kepada pekerja yang
mengalami keguguran melalui pengecekan surat dokter.
"Tidak pernah ada diagnosa yang menerangkan pekerja keguguran karena
melakukan pekerjaan terlalu berat," lanjutnya.
3. Klaim Mogok Kerja Tidak Sah
Dalam keterangan selanjutnya, PT AFI pun mengonfirmasi soal klaim aksi mogok
kerja karyawan tidak sah.
Menurut Simon, PT AFI telah memberikan tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan
Mogok Kerja sebagai Mogok Kerja Tidak Sah yang diajukan oleh SGBBI. Ia
mengatakan, selama negosiasi bipartit yang dilakukan lima kali tidak sekalipun
menghasilkan penyelesaian.
Perusahaan telah mengundang SGBBI untuk melakukan bipartit pada aksi mogok
kerja pertama yang berlangsung pada 20, 21 dan 23 Desember 2019, namun tidak
menemukan titik temu.
"SGBBI mengajukan penyelesaikan secara tripartit melalui forum mediasi," ucap
Simon.
Pihak PT AFI juga mengklaim saat itu pihaknya juga masih membuka peluang
diskusi terkait Surat Pemberitahuan Mogok Kerja sebagai Mogok Kerja Tidak Sah,
namun menemui jalan buntu karena proses bipartit masih berlangsung.
Page 51 of 112.
