Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 48

Title          OMNIBUS LAW BERI TANGGUNGAN PHK, PEMERINTAH UTAK ATIK KOMPOSISI DANA
                              JAMINAN SOSIAL
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      03 Maret 2020
               Page/URL       https://www.merdeka.com/uang/omnibus-law-beri-tanggungan-phk-pemerinta h-utak-
                              atik-komposisi-dana-jaminan-sosial.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Pemerintah akan menyiapkan layanan baru yang masuk dalam Rancangan Undang-
               Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan
               (JKP). Dalam program ini, pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
               bakal mendapatkan manfaat tanggungan dari pemerintah (unemployment benefit).

               Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
               Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menyatakan JKP
               secara pembiayaan tak akan membebani APBN dan program lainnya. Oleh
               karenanya, pemerintah kini tengah mengkaji sumber dana pengadaan program baru
               tersebut.

               "Funding tentunya bisa dilakukan review apakah nanti harus rekomposisi iuran
               dengan melihat selama ini manfaat apa yang memang sangat efektif diklaim
               manfaatnya, dan juga mungkin adalah yang selama ini mungkin risikonya rendah
               atau tinggi tapi klaimnya kecil. Nah ini tentu perubahan terhadap regulasi kan
               diperlukan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/3).

               "Nah harus diingat bahwa dalam konteks RUU Cipta Kerja selain UU
               Ketenagakerjaan kan ada UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan UU
               SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Jadi itu tidak hanya UU Ketenagakerjaan,
               tapi di situ ada irisan kedua UU tentang jaminan sosial," dia menambahkan.

               Merujuk pada situasi tersebut, Haiyani menambahkan, pemerintah akan menghitung
               kembali ketahanan dana yang ada pada program jaminan sosial saat ini. Seperti
               Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT),
               dan Jaminan Pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

               "Itu harus dilihat mana yang dananya tahan sampai berapa puluh tahun, mana yang
               dananya mungkin bisa direkomposisi atau diubah posisinya, baik secara jumlah
               iuran dari masing-masing atau mungkin lain. Intinya tidak memberikan beban baru,"
               ujarnya.





                                                       Page 47 of 112.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53