Page 45 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 45
Title KAJI JAMINAN KEHILANGAN KERJA, PEMERINTAH PELAJARI PENGALAMAN 5 NEGARA
Media Name kompas.com
Pub. Date 03 Maret 2020
https://money.kompas.com/read/2020/03/03/132949726/kaji-jaminan-kehila ngan-kerja-
Page/URL
pemerintah-pelajari-pengalaman-5-negara
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Pemerintah berencana meluncurkan asuransi bagi korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang disebut program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut dari RUU Omnibus Law Cipta
Kerja.
Dalam membahas skema, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya
menggandeng International Labour Organization (ILO) untuk mempelajari skema
pengalaman 5 negara lain.
Lima negara tersebut meliputi Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan
Vietnam. Kelima negara bakal memberikan bantuan dan arahan teknis dalam
pembentukan asuransi tersebut.
"Kita perlu pertimbangan, masukan, dan pandangan dari berbagai pihak, apakah
manfaatnya bisa diterima secara regulasi, kawan-kawan pekerja dan sejauh mana
badan penyelenggara melihat program-program yang sudah dituangkan dalam UU
itu efektif," kata Haiyani di Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Haiyani bilang, JKP diperlukan karena pekerja dikelilingi oleh beragam tantangan
dan risiko. Salah satunya yakni kemunculan era digital dan industri 4.0 yang
berpotensi menghilangkan pekerjaan konvensional.
Di sisi lain, banyak pula bermunculan penawaran peluang kerja baru yang inovatif
dan kreatif seperti usaha digital fintech , startup, youtuber, selebgram, dan lain-lain.
Haiyani bilang, program JKP bisa membuat pekerja dapat kepastian.
"Diharapkan saudara-saudara kita yang terkena PHK dapat mempertahankan taraf
hidupnya dengan kembali bekerja setelah meningkatkan kemampuan melalui
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau menjadi pengusaha baru
yang memiliki daya saing," kata dia.
Adapun, tunjangan pengangguran merupakan salah satu cabang standar minimal
perlindungan sosial yang tertuang dalam Konvensi ILO No 102 tentang Jaminan
Sosial.
Konvensi ini mengatur 9 cabang perlindungan sosial antara lain, tunjangan
Page 44 of 112.
