Page 7 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 7
Title KSPI SEBUT DRAF OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER LIBERAL DAN BRUTAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1545076/15/kspi-sebut-draf-omnibus -law-ruu-
Page/URL
ciptaker-liberal-dan-brutal-1583258276
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai draf omnibus law Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) sangat liberal dan brutal.
"KSPI sudah membaca draf RUU Omnibus Law. Setelah membaca dan menganalisa
ternyata RUU ini sangat liberal, sangat neolib dan bahkan brutal, meniadakan
perlundungan dan mereduksi para buruh di Indonesia," ujar Wakil Ketua KSPI Iswan
Abdullah dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Kesiapan DPR Bahas Omnibus Law
RUU Ciptaker" di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks
Parlemen, Senayan, Selasa (3/3/2020).
Menurutnya, sedikitnya ada tiga hal yang dilanggar oleh RUU Ciptaker dalam
gerakan buruh seluruh di dunia termasuk Indonesia. Pertama, melanggar job
security atau jaminan pekerjaan. RUU ini dinilai meniadakan jaminan dan
perlindungan terhadap setiap warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan
yang layak. Hal itu ditandai dengan penggunaan pekerja asing dan outsourcing.
"Kalau di UU 13 Tahun 2003, outsourcing hanya jenis-jenis pekerjaan tertentu,
sekarang dibuka seluas-luasnya. Artinya apa? Perusahaan di daya bebas untuk
mempekerjaan para pekerja bahkan memperdagangkan para buruh di Tanah Air
kita," tuturnya.
Kemudian penggunaan tenaga kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuka seluas-
luasnya, sementara dalam UU Nomor 13 Tqhun 2003, disebutkan pekerjaan dengan
sistem kerja waktu tertentu hanya pekerjaan yang sifatnya sementara paling lama
diselesaikan dalam waktu 3 tahun. "Sementara RUU (Ciptaker) memberikan luas
seluas-luasnya kepada para pekerja Indonesia, bahkan memberikan kesempatan
pada pekerjaan untuk status kontrak sampai mati, begitu juga outsourcing sampai
mati juga," urainya.
Kedua, RUU ini dinilai mereduksi, bahkan meniadakan income security atau jaminan
pendapatan yang layak. Hal ini ditandai dengan undang-undang ini meniadakan
upah minimum. "Betul dalam RUU ini dikatakan ada upah minimum provinsi, tetapi
kenyataannya penetapan Upah Minimum Provinsi hanya dianut oleh DKI Jakarta
sama Yogya, sementara seluruh wilayah Indonesia menggunakan upah minimum
Page 6 of 112.
