Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 8
kabupaten/kota, termasuk upah minimum sektoral," tuturnya.
Dikatakan Iswan, RUU ini juga mengatur yang namanya upah minimum padat karya
yang nilainya dibawah UMK. "Upah minimum padat karya ini diatur bahwa ada upah
minimum di bawah upah minimum, semakin ngawur lagi. Padahal secara filosofi
bahwa upah minimum adalah jaring pengaman safety net, di mana negara hadir
untuk memastikan tidak ada pekerja yang miskin secara absolut akibat kebijakan
pengupahan di negara kita. Itu fungsi peran dari pada upah minimum, tiba-tiba ada
lagi yang namanya upah minimum padat karya, ini sangat berbahaya," tegasnya.
Ketiga, kata Iswan, adalah social security atau jaminan sosial. RUU ini bisa
memastikan bahwa pekerja bisa hilang jaminan sosialnya karena kerja kontrak
seumur hidup. "Begitu juga outsorsing seumur hidup, kemudian begitu juga diatur
juga upah per jam, kalau upah per jam artinya memberikan keleluasaan kepada
pengusaha untuk membayar upah minimum karena dilegalkan undang-undang
sementara syarat iuran premi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehaatan itu
adalah upah minimum sampai dengan Rp12 juta," urainya.
Menurutnya, dari awal pemerintah sengaja tidak melibatkan serikat buruh dalam
menyusun draf RUU Ciptaker. "Bahkan di dalamnya Permenko 378 ada namanya
satgas. Satgas RUU omnibus Law seluruh pengusaha di Indonesia, diketuai oleh
Rosan Roeslani kemudian seluruh asosiasi pengusaha di Indonesia tanpa melibatkan
serikat buruh dan itulah dugaan kami nuansa atau isi daripada RUU Omnibus Law
yang bercitarasa pengusaha, kapitalis karena mementingkan kepentingan mereka,"
katanya.
(cip)
Page 7 of 112.
