Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

Pernyataan tersebut Ida sampaikan saat melakukan pertemuan secara daring dengan wakil
otoritas Taiwan, yakni Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta)
Jon C.Chen, Kamis.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan, pihaknya ingin memperoleh informasi terkait sikap
Taiwan terhadap penetapan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan.

"Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan
adalah tepat dan applicable (sesuai) dengan kondisi yang ada," kata Ida.

Selain memperoleh informasi, ia juga ingin meminta kejelasan, sekaligus membahas rencana
penempatan kembali PMI ke Taiwan.

Hal tersebut Ida lakukan dalam upaya meningkatkan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya
bidang penempatan dan perlindungan PMI.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), PMI yang bekerja
di Taiwan saat ini berjumlah sekitar 265.000 orang. Jumlah ini menempati urutan terbesar kedua
setelah Malaysia.

"Jumlah yang sangat besar ini tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan kesejahteraan
yang diterima oleh para PMI di Taiwan," kata Ida.

Namun, sejak Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan penghentian
sementara untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah pekerja migran dari Indonesia
yang terpapar Covid-19.

Terkait hal ini, pihak otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi
terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan pekerja migran
terjangkit Covid-19.

Merespons otoritas Taiwan, tim evaluasi yang terdiri dari Kemnaker, Kementerian Kesehatan
(Kemenkes), dan BP2MI langsung melakukan supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga telah
menempatkan PMI tersebut.

"Hasil supervisi telah kami sampaikan kepada pihak otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam
pertemuan ini, kami ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari
Otoritas Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," ucap Ida.

Pada kesempatan tersebut, Menaker Ida turut menanyakan permasalahan tentang nasib 400
awak kapal Indonesia yang stranded (terdampar) di perairan Taiwan.

Ratusan awak Indonesia tersebut bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan. Hingga kini, mereka
tidak bisa pulang ke Tanah Air karena belum mendapat izin otoritas berwenang di Taiwan untuk
sign off (keluar) dari negara ini.
"Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off dapat diberikan. Hal ini
karena, kondisi para awak kapal sudah sangat rentan secara mental maupun fisik," kata Ida.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awak kapal
di luar negeri.

Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan. Pemerintah
Indonesia berharap, otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap awak
kapal Indonesia yang stranded di Taiwan Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI, Jon

55