Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JANUARI 2019
P. 58
Title RENCANA PENEMPATAN TKI KE SAUDI MELALUI SATU KANAL BERPOTENSI MONOPOLI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 05 Januari 2019
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/05/rencana-penempatan-tki-k e-saudi-
Page/URL
melalui-satu-kanal-berpotensi-monopoli
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
RENCANA PENEMPATAN TKI KE SAUDI MELALUI SATU KANAL
BERPOTENSI MONOPOLI
Rencana pemerintah membuka moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Arab Saudi terbatas melalui satu kanal penempatan mendapat kritik dari
aktivis peduli buruh migran, Yusri Albima. Menurutnya, pemerintah harus
mempertimbangkan kembali jangan sampai mekanisme ini menimbulkan monopoli
dan KKN.
"Satu kanal penempatan dan memberi hak kepada satu lembaga asosiasi untuk
menempatkan TKI justru rawan nepotisme. Ujungnya, malah akan menghilang kan
aspek transparansi dan pengawasan," ujarnya Sabtu (5/1/2019).
Yusri mengungkap, Kepmen nomor 291 sudah dikeluarkan oleh kementerian tenaga
kerja. Dalam Kepmen tersebut pemerintah memberikan berbagai syarat perusahaan
penempatan TKI/PMI harus memiliki pengalaman 5 tahun dalam penempatan. Tapi
tidak dijelaskan kapan perusahaan tersebut beroperasi.
"Ini perlu dikritisi jangan sampai perusahaan yang dulu pernah menempatkan TKI
dan terdata memiliki banyak kasus di BNP2TKI dan Perwakilan-Perwakilan RI,
diskors serta tidak aktif bisa bergerak lagi," kata dia.
"Harus jelas aturannya dan libatkan semua stakeholder sebelum memutuskan,
libatkan kawan2 aktifis Peduli TKI/PMI dr semua Organisasi/Lembaga. Jadi hanya
perusahaan yang uodate dalam penempatan TKI yang bisa punya hak, dan yang
telah memenuhi syarat UU 18/2017," jelasnya.
Mantan Ketua Umum Serikat Buruh Migran GASBIINDO Pusat ini mempertegas,
tugas penting yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah saat ini adalah segera
menyelesaikan segala aturan turunan dari UU RI nomor 18/2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Bukan mencabut moratorium dan membuat rencana Penempatan TKI/PMI Satu
Kanal ke Kerajaan Saudi Arabia.
"Rencana itu juga akan terkontaminasi dengan kepentingan Politik Pilpres 2019 bila
disiarkan dilakukan saat ini. "Selesaikan dulu semua regulasi turunan dari UU
18/3017 sesuai amanahnya, setelah itu bicara Kanal dan soal teknis lainnya,"
katanya lagi.
Page 57 of 109.
