Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 124
sumber daya alam dan jaminan hak warga negara. Keduanya, harus selaras agar
hasil yang didapat juga optimal.
Karena itu, Willy mengajak semua pihak yang berkepentingan terhadap Omnibus
Law RUU Cipta Kerja mempersiapkan catatan kritis dan masukannya. Dengan
adanya catatan kritis dan masukan dari berbagai kalangan ini nantinya dapat
menghasilkan produk UU yang paripurna.
"Semuanya boleh menyiapkan catatan kritis dan masukannya!"
Diperbaiki saat pembahasan
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan M. Mahfud MD
memastikan kekeliruan substansi atau frasa dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja
akan diperbaiki dalam pembahasan bersama DPR. Dia mengatakan untuk
memperbaiki substansi di RUU itu, pemerintah tidak akan menyampaikan
keterangan resmi ke DPR. Proses perbaikan naskah RUU tersebut, ujar dia, cukup
dilakukan oleh pemerintah dan DPR saat pembahasan di gedung parlemen.
"DPR bisa mengubahnya, rakyat bisa mengubahnya, mengusulkannya. Namanya
juga RUU yang demokratis itu masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan
sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silahkan saja dibuka," ujar
Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Antara.
Mahfud mengakui terdapat kekeliruan dalam penyusunan naskah di Pasal 170 RUU
Cipta Kerja yang menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat digunakan untuk
mengubah Undang-Undang (UU).
"Ya salah ketik sebenarnya. Artinya keliru, sudah disepakati kalau kembali ke dasar
teori ilmu perundang-undangan. Bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU.
Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut, itu prinsipnya," terang dia.
Menurut Mahfud, proses verifikasi substansi RUU ini sudah dilakukan lintas
kementerian sebelum diserahkan ke DPR. Namun, dia mengakui ada kekeliruan oleh
pihak kementerian tertentu, sehingga terjadi apa yang dia sebut "salah ketik".
"Ya gate-nya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu.
Itu saja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat
diberi kesempatan untuk memantau DPR," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
ini. (ANT)
Page 123 of 124.
