Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 46
Title PEMERINTAH PASTIKAN TAK ADA BALAI PELATIHAN 'ABAL-ABAL' BAGI PENERIMA KARTU
PRAKERJA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 18 Februari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-pastikan-tak-ada-balai-pelatih an-abal-abal-
bagi-penerima-kartu-prakerja.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah menargetkan kartu prakerja akan diluncurkan pada April 2020. Sejalan
dengan target tersebut, pemerintah pada tahun ini telah menganggarkan sekitar Rp
10 triliun untuk 2 juta penerima kartu prakerja.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah akan mengawasi
pengelolaan kartu prakerja secara ketat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi
munculnya Balai Latihan Kerja (BLK) abal-abal yang jadi tempat belajar bagi para
penerima kartu prakerja.
"Jangan ada yang kursus-kursus kaki lima, kita tidak mau itu. Begitu tahu ada
program Rp 10 triliun itu nanti muncul kursus-kursus kaki lima," kata Moeldoko
dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2).
Untuk mengantisipasi kehadiran BLK gadungan, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Pemerintah Daerah hingga pihak koordinator (Project Management
Office/PMO) yang bakal dibentuk akan melakukan verifikasi ketat untuk meloloskan
tempat kursus mana saja yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek kartu prakerja
ini.
Ada 4,6 Juta Pengangguran
Menurut paparan Moeldoko, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia ada sekitar
2,8 juta jiwa pada rentang usia produktif antara 20-24 tahun. Jumlah ini ditambah
dengan adanya sekitar 1,8 juta orang yang menganggur pasca lulus SMA setiap
tahunnya.
Dengan adanya kartu prakerja, Moeldoko menyatakan, para lulusan tersebut
ataupun para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat
memperoleh manfaat dari adanya program pelatihan yang diberikan.
Kendati demikian, dia tak bisa menjamin kartu prakerja bakal membuat para
penerimanya dapat memperoleh pekerjaan. "Bukan berarti pemerintah memberikan
jaminan sepenuhnya bahwa nanti kartu prakerja yang jumlahnya 2 juta orang itu
tidak memberikan jaminan 2 juta itu bisa seluruhnya mendapatkan pekerjaan.
Karena pemerintah tidak mungkin bisa mengendalikan lapangan tenaga kerja,"
tuturnya.
Page 45 of 124.
