Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 5

Title          MAHFUD MD ANGGAP WAJAR BURUH TOLAK OMNIBUS LAW: DISKUSIKAN SAJA
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      10 Januari 2020
                              https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-anggap-wajar-buruh-tolak-o mnibus-
               Page/URL
                              law-diskusikan-saja-1sbq1zTBwhL
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

               MAHFUD MD ANGGAP WAJAR BURUH TOLAK OMNIBUS
               LAW: DISKUSIKAN SAJA



               Pemerintah saat ini masih merampungkan penyusunan Omnibus Law tentang Cipta
               Lapangan Kerja untuk diajukan ke DPR. Hal itu dilakukan guna menyederhanakan
               regulasi di Indonesia yang dianggap menghambat perekonomian.

               Namun ada penolakan dari kelompok buruh. Di antaranya Gerakan Buruh Untuk
               Rakyat (Gebrak) hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka
               menilai rancangan Omnibus Law akan menghilangkan perlindungan serta kepastian
               bagi para pekerja.

               Menanggapi penolakan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD menilai wajar karena
               setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti memunculkan pro dan kontra.

               "Ya enggak perlu respons. Apa ada sesuatu yang tidak ada yang menolak. Begitu
               dilempar ada yang setuju, ada yang tidak," kata Mahfud di Kompleks Istana
               Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1).

               Dia menyebut hal itu bagian dari demokrasi. Baginya, yang terpenting
               mendiskusikannya secara menyeluruh agar bisa mencari solusi yang terbaik.

               "Itulah perlunya demokrasi kan? Enggak apa-apa. Diskusikan saja asal rasional
               boleh menolak. Nanti kalau tidak rasional kalah juga di dalam proses pembahasan,"
               jelasnya

               Sebelumnya, KSPI menilai Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan
               investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, justru menimbulkan
               hilangnya upah minimum dan pesangon pekerja.

               Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, setidaknya lima hal mendasar dalam
               Omnibus Law yang perlu dikritik. Mulai soal Omnibus Law menghilangkan upah
               minimum, menghilangkan pesangon, penggunaan outsourcing makin marak,
               lapangan pekerjaan bisa diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tak terampil dan
               jaminan sosial yang terancam hilang.












                                                        Page 4 of 82.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10