Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 60
telah mem-PHK sepihak. "Tidak cukup kuat secara hukum karena melanggar
hukum," katanya, Kamis (9/1/2020).Soal PHK, JLJ juga belum pernah memberikan
konseling/skorsing maupun pertemuan bipartit. Mirah juga mengaku belum pernah
mendapatkan surat PHK dari perusahaan. Secara umum, dia meminta anak
perusahaan PT Jasa Marga itu menjalankan sesuai aturan dan memberikan hak
karyawan dengan baik sesuai perjanjian kerja bersama.
Juru Bicara sekaligus Kuasa Hukum PT JLJ Jhon Girsang menegaskan massa yang
melakukan aksi di depan Kantor JLJ merupakan mantan karyawan JLJ yakni Mirah
Sumirat. Yang bersangkutan telah di-PHK pada April 2019. Proses PHK yang
dijalankan sesuai aturan berlaku. "Setelah SP1, SP2, SP3, sehingga dengan demikian
setelah melakukan pelanggaran apalagi setelah SP3 maka dilakukan PHK," ujarnya.
Meskipun Mirah di-PHK dikarenakan perlakunya, tapi haknya termasuk gaji April
2019 dibayarkan.
Jhon tak habis pikir unjuk rasa yang dilakukan hari ini lantaran mantan karyawannya
itu telah di-PHK pada April 2019. Dia juga menjawab sejumlah tudingan massa aksi
maupun Mirah seperti pemaksaan pensiun dini maupun memberikan tugas berat
kepada karyawannya.
Tidak ada pemaksaan dalam program pensiun dini. Pensiun dini dilakukan sukarela
bagi karyawannya. Bahkan, program pensiun dini sangat dimintai karyawan hingga
proses menumpuk di perusahaan. "Pensiun dini itu secara sukarela tidak ada
paksaan karena program ini memberikan peluang kepada karyawan," kata Jhon.
Page 59 of 82.
