Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2019
P. 29

Title          REVISI UU PAJAK DAN BURUH DEMI INVESTASI
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      16 Juli 2019
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/247216-revisi-uu-pajak-dan-buru h-demi-
               Page/URL
                              investasi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












                Pemerintah diserukan untuk memperbaiki undang-undang tenaga kerja (labour
               law) dan perpajakan yang kurang kompetitif untuk dapat menarik investasi asing
               atau foreign direct investment (FDI) ke Indonesia.

               "Kalau kita lihat regulasi-regulasi tentang tenaga kerja di Indonesia, mungkin salah
               satu yang kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Ini menjadi PR
               (pekerjaan rumah) yang sangat besar bagi pemerintah bagaimana kita bisa
               membuat FDI itu akan masuk," tutur Direktur PT Ashmore Asset Management
               Indonesia (Ashmore) Arief Cahyadi Wana dalam acara Bank OCBC NISP Coffee
               Morning Talk bertema Meningkatkan iklim investasi keuangan di Indonesia, kemarin.

               Dia menuturkan kebijakan terkait dengan tenaga kerja bukanlah masalah baru bagi
               Indonesia untuk menarik investor ke dalam negeri. Oleh karena itu, Arief menyaran-
               kan pemerintah untuk melakukan studi banding ke negara lain agar dapat membuat
               kebijakan yang lebih kompetitif.

               "Pemerintah bisa melakukan studi banding dengan negara lain. Intinya bagaimana
               membuat FDI nyaman dan kompetitif untuk berinvestasi di Indonesia, kenapa FDI
               banyak masuk ke negara-negara seperti Vietnam," terangnya.

               Selain UU tenaga kerja, kebijakan terkait pajak juga disebut Arief jadi salah satu
               faktor penghambat investasi asing. Menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
               Kementerian Keuangan, dan lembaga keuangan terkait perlu menyelaraskan pajak
               yang bersifat pasar uang guna mempermudah FDI yang ingin berinvestasi di
               Indonesia.

               "(Dibutuhkan) keselarasan dalam segi pajak, ada beberapa juga kita menghadapi
               investor asing terhambat karena unsur pajak. Kalau mereka melewati fund di luar
               negeri, pajaknya jauh lebih kompetitif," ujar Arief.

               Ia meyakini mendorong FDI masuk ke Indonesia dapat memperbaiki defisit transaksi
               berjalan (current account deficit/CAD) dalam negeri. Persoalan CAD dinilai masih
               menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.





                                                       Page 28 of 62.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34