Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 150

Title          OBON TABRONI MINTA KLASTER KETENAGAKERJAAN DIKELUARKAN DARI OMNIBUS LAW
                              RUU CIPTAKER
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/04/23/431622/obon-tabroni-minta-klas ter-
               Page/URL
                              ketenagakerjaan-dikeluarkan-dari-omnibus-law-ruu-ciptaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni meminta agar klaster ketenagakerjaan
               dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja.  Uchok Sky: Partai Golkar Biang
               Kerok Omnibus Law Dan Kartu Prakerja Setidaknya, ada tiga alasan Obon Tabroni
               yang meminta klaster ketenagakerjaan tersebut keluar dari omnibus law RUU
               Ciptaker.

               Pertama, pasca pandemik Covid-19, tatatanan dan struktur ekonomi global pasti
               berubah. Jangan sampai ketika RUU Cipta Kerja disahkan, ternyata tidak bisa
               menjawab tantangan ke depan.

               "Omnibus law kan dipersiapkan sebelum Covid-19. Artinya tidak memperhitungkan
               perubahan tatanan global pasca pandemik corona ini usai," kata Obon Tabroni lewat
               keterangan persnya, Kamis (23/4).

               Kedua, pembahasan RUU Cipta Kerja ini akan berdampak pada lebih dari 50 juta
               pekerja formal. Sehingga penyusunan RUU Cipta Kerja tidak boleh sembrono dan
               terburu-buru, apalagi tidak melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat.

               "Saya rasa perlu kajian yang lebih mendalam, termasuk dengan melibatkan
               partisipasi dari elemen terkait yang lebih luas. Sejak dari penyusunan draft,"
               ujarnya.

               "Untuk itu kami juga menyarankan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari
               RUU Cipta Kerja," tambah Obon Tabroni.

               Ketiga, lanjut dia, pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi RUU ini perlu
               meninjau ulang keberadaan omnibus law secara keseluruhan. Tidak perlu terburu-
               buru memaksakan untuk membahas RUU Cipta Kerja di masa pandemik, sehingga
               semua pihak bisa lebih fokus pada penanganan Covid-19.

               "Omnibus law perlu ditinjau ulang kembali, dengan melakukan kajian yang
               mendalam dan komprehensif. Tidak hanya semata-mata melihat dari sisi investasi,"
               tutup Obon Tabroni.
               EDITOR: RUSLAN TAMBAK Tag: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA VIRUS CORONA 23
               April 2020 02:16.




                                                      Page 149 of 250.
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155