Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019

Title TERKENDALA ATURAN, KINI DAERAH TAK BISA PANTAU TENAGA KERJA ASING
Media Name rri.co.id
Pub. Date 15 Oktober 2019
http://rri.co.id/post/berita/734018/daerah/terkendala_aturan_kini_daer
Page/URL
ah_tak_bisa_pantau_tenaga_kerja_asing.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah daerah kini tak bisa leluasa memantau pergerakan dan jumlah Tenaga
Kerja Asing (TKA) yang beraktivitas di daerah. Pasalnya, pemerintah daerah
terkendala aturan setelah keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini juga
diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.

Aturan yang berlaku sejak 1 November 2018 lalu ini membuat peluang bagi TKA di
Indonesia semakin terbuka lebar. "Kewenangan pemerintah daerah terhadap
pengawasan TKA saat ini terbatas. Karena saat ini seluruh perizinan TKA baru dan
perpanjangan dilaksanakan di pusat," kata Plt Kepala Bidang Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang M. Damhudi, Selasa (15/10/2019).

Saat ini, data terakhir keberadaan TKA di Kota Malang berdasarkan update pada
2018 silam terdapat 44 tenaga kerja asing yang terdaftar. Mereka berasal dari Korea
Selatan, Filiphina, China, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan
Belanda. Mayoritas bekerja sebagai pendidik baik guru atau dosen atau pengajar di
lembaga kursus. "Ada juga yang bekerja sebagai marketing advisor, assistant sales
manager, general manager, dan pembina rohani," ungkap Damhudi.
Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang
Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Di dalamnya, tertuang aturan dan
tambahan posisi yang bisa diisi TKA. Mulai dari kategori konstruksi, aktivitas
profesional, ilmiah, hingga teknis. Dengan begitu, segala aturan dan perizinan
semua terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan.

Page 128 of 136.