Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019

Title UMP DKI JAKARTA DISAHKAN PEKAN DEPAN
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 15 Oktober 2019
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/265403-ump-dki-jakarta-disahkan -pekan-depan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menargetkan Jakarta akan menentukan besaran
angka upah minimum provinsi (UMP) minggu depan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah
menjelaskan pihaknya sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk
menjadi rekomendasi penetapan UMP 2020.

"Kita sudah survei ke 15 pasar tradisional. Nanti, kita input bersamaan dengan

Dewan Pengupahan Provinsi DKI. Nanti, 23 Oktober kita adakan sidang terakhir
untuk menetapkan angka UMP 2020 dan sesudah itu kita sampaikan gubernur untuk
diputuskan mana angka yang sesuai dan baik." kata Andri di Balai Kota, kemarin.

Selain survei ke pasar tradisional, Andri melakukan survei tambahan ke tiga pasar
modern pada pekan ini. "Pekan ini, insya Allah selesai survei di tiga pasar modern
untuk tambahan komponen yang tidak ada di pasar tradisional," ungkapnya.

Diketahui, ada dua dasar hukum yang di dalamnya terdapat rumus penentuan UMP,
yaitu Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan serta
Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015.

Dalam PP 78/2015 disebutkan pemerintah daerah menggunakan komponen inflasi
serta pertumbuhan ekonomi untuk penetapan UMP. Sementara itu. pada UU

digunakan angka KHL serta inflasi untuk penetapan UMP.

Ketika ditanyai tentang rumus penentuan UMP yang berbeda antara buruh dan
pengusaha. Andri menegaskan akan berupaya adil untuk bisa mengakomodasi
keduanya.

"Ya. kami berupaya untuk memfasilitasi semua. Makanya, kami menyurvei KHL
supaya ini juga objektif juga bisa menjadi dasar. Berapa sih KHL saat ini,"

Page 131 of 136.