Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019
P. 7

Title          APINDO: UMP 2020 MASIH MENGACU PP 78 TAHUN 2015
                Media Name     republika.co.id
                Pub. Date      16 Oktober 2019
                               https://republika.co.id/berita/pzf0zc383/apindo-ump-2020-masih-mengacu -pp-78-
                Page/URL
                               tahun-2015
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive










               Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum
               provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih akan mengacu Peraturan Pemerintah
               Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sesuai dengan PP Nomor 78 tahun
               2015 penetapan UMP itu dilakukan setiap tahun.

               "Itu sudah kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja jadi untuk 2020 tetap
               mengacu pada formula itu dulu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja
               Kamdani saat hadir dalam forum Investasi dan Perdagangan Indonesia 2019 di
               Jakarta, Selasa (15/10).

               Menurut dia, apabila ada revisi peraturan maka pihaknya akan mencermati kembali
               struktur pengupahan itu. Terkait kenaikan UMP, lanjut dia, dinilai bukan merupakan
               hal yang mudah bagi pengusaha apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang
               melesu.

               "Walau belum resesi tapi kami mesti siap-siap itu. Kenaikan ini bukan hal mudah
               dan dari pekerja juga melihat itu, bukan hal mudah buat pengusaha tapi kami harus
               menghargai apa yang kami sepakati," katanya.

               Ia mendorong ada kesepakatan bilateral antara pemberi pekerja tertentu dengan
               pekerja apabila ada permasalahan. Untuk 2019, pemerintah sebelumnya
               menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar delapan persen.

               Kenaikan UMP itu menggunakan formula persentase angka pertumbuhan ekonomi
               ditambah inflasi. Jika kondisi itu sama diberlakukan pada 2020, Shinta mengaku
               kenaikan akan memberatkan pengusaha karena situasi ekonomi global yang
               melambat.

               "Akan sangat keberatan tapi bagaimana pun harus ada dasar perhitungan. Makanya
               saya bilang, bagi perusahaan yang punya masalah ya dia harus bilateral dengan
               pekerjanya," katanya.








                                                       Page 6 of 136.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12