Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 133
Title 25 PEMERINTAH DAERAH TELAH LAPORKAN HITUNGAN KENAIKAN UMP
Media Name tempo.co
Pub. Date 04 November 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1268260/25-pemerintah-daerah-telah-lapork an-hitungan-
Page/URL
kenaikan-ump
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sebanyak 25 pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan upah minimum
provinsi atau UMP 2020 hingga 4 November 2019. Jumlah ini meningkat ketimbang
laporan yang disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat, 1
November 2019 lalu yang baru mencapai 20 daerah.
"Secara informasi kami mendengar 25 provinsi. Tapi detailnya saya belum
mengantongi. Kami tunggu laporan tertulisnya," ujar Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi
IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin,
4 November 2019.
Hingga hari ini, Haiyani mengungkapkan bahwa laporan tersebut baru diterima
secara lisan oleh pemerintah. Dengan tambahan tersebut, berarti saat ini masih ada
sembilan provinsi yang belum menyerahkan laporan kenaikan UMP-nya.
Kenaikan upah per provinsi mengacu pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut data itu, upah
minimum provinsi 2020 masing-masing naik sebesar 8,51.
Perhitungan kenaikan UMP secara formal tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun penetapan UMP 2020 yang
diumumkan serentak oleh gubernur tiap-tiap provinsi dilegalkan dalam keputusan
gubernur sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
Sesuai dengan beleid yang berlaku, penetapan pengupahan oleh masing-masing
daerah dilakukan paling lambat 1 November 2019. Haiyani mengakui saat ini
kementerian memang masih menunggu proses penghitungan kenaikan UMP dari
masing-masing daerah yang sedang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ia
memaklumi beberapa pemerintah daerah belum menyetor laporan karena
Page 132 of 168.
