Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 134
penetapan kenaikan UMP baru dilakukan pada 1 November 2019.
Dari seluruh provinsi yang sudah menyetor hasil penghitungan kenaikan UMP-nya
per 1 November 2019, terdapat satu provinsi yang tercatat belum sesuai dengan
ketetapan. Haiyani memungkinkan ada beberapa alasan. Salah satunya karena
daerah tidak sanggup menopang kenaikan UMP sesuai dengan beleid yang berlaku.
"Ada (daerah) yang lebih rendah (menetapkan kenaikan UMP), yang seharusnya
8,51 persen jadi 6,5. Itu bukan karena pentahapanya, melainkan daerahnya
memang tidak sanggup," tuturnya.
Bekas Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, sebelumnya mengeluarkan surat
edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019. Surat itu berisi penyampaian data
tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.
Dalam surat edaran tersebut, Hanif menjelaskan kenaikan upah dihitung
berdasarkan data BPS inflasi nasional 3,39 persen ditambah dengan pertumbuhan
ekonomi nasional 5,12 persen. Dari hasil pertambahan itu, pemerintah dapat
menentukan tingkat kenaikan upah pada 2020.
Page 133 of 168.
