Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 40
Title UMK DAN UMP HARUS ATASI KETIMPANGAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 04 November 2019
Page/URL https://nasional.republika.co.id/berita/q0eg3f430/umk-dan-ump-harus-at asi-ketimpangan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pengamat ekonomi dan perburuhan Universitas
Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna mengatakan, Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Kota/Kabupaten DIY 2020 masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (
KHL). Untuk itu, penetapan UMP dan UMK ke depan harus sesuai KHL yakni
menurutnya paling kecil Rp 2,5 juta.
Sehingga, naiknya upah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan,
dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Hempri menjelaskan, DIY sendiri merupakan provinsi dengan angka kemiskinan
tertinggi di Pulau Jawa. Sementara, untuk ketimpangan sosial DIY menjadi yang
tertinggi di Indonesia.
"Kalau tidak salah itu angka kemiskinan DIY 13 persen sekian, kalau angka
ketimpangan sosial 0,43 persen," kata Hempri kepada Republika, Ahad (3/11).
Dengan UMP dan UMK DIY 2020 yang telah ditetapkan, menurutnya dapat
menyebabkan angka kemiskinan tidak berkurang. "Saya khawatir ini dengan upah
yang rendah menyebabkan angka kemiskinan di DIY lebih rendah," ujarnya.
Untuk itu, dalam penetapan UMP dan UMK ke depan, harus memperhatikan
kesejahteraan buruh. Selain itu, penetapan upah juga memperhatikan aspek-aspek
yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Page 39 of 168.
