Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 42
Title PP 78 TAHUN 2015 DINILAI PERLU DIREVISI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 04 November 2019
Page/URL https://nasional.republika.co.id/berita/q0ecro430/pp-78-tahun-2015-din ilai-perlu-direvisi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta
bersama Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten
(UMK) 2020. Penetapannya berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Pengamat Ekonomi dan Perburuhan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri
Suyatna mengatakan, PP tersebut perlu untuk direvisi. Sebab, ada indikator penting
dalam penentuan upah salah PP tersebut.
"Pemda (DIY) hanya mengacu pada PP 78. PP itu masih pro kontra. Pertama karena
dalam PP itu juga meniadakan perundingan dengan buruh. Kedua, kalau PP itu
hanya ada 60 tor untuk menilai kebutuhan layak minimum," ujarnya kepada
Republika, Ahad (3/11).
Menurutnya, seharusnya ada 70 indikator yang perlu menjadi pertimbangan dalam
menetapkan UMP maupun UMK. Indikator tersebut beberapa diantaranya dengan
mengikutsertakan buruh dalam pembahasan upah yang layak.
"Apalagi Jokowi (Presiden RI) saat kampanye kemarin mengatakan ingin melakukan
revisi ini di depan buruh. Ini harus segera direalisasikan, aspek bagaimana buruh itu
bisa kemudian terlibat dalam bentuk-bentuk perundingan," katanya.
Selain itu, upah juga harus sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Yang
mana, minimal upah di DIY itu sebesar Rp 2,5 juta.
Page 41 of 168.
