Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 50

Title          TAK PUNYA ANGGARAN SURVEI, ACEH SINGKIL BELUM TETAPKAN UMK 2020
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      04 November 2019
                              https://www.tribunnews.com/regional/2019/11/04/tak-punya-anggaran-surv ei-aceh-
               Page/URL
                              singkil-belum-tetapkan-umk-2020
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               SINGKIL - Aceh Singkil belum menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) tahun
               2020, lantaran tidak memiliki anggaran untuk melakukan survei.

               Alhasil, untuk sementara UMK Aceh Singkil masih berpedoman kepada upah
               minimum provinsi (UMP) Aceh yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.165.030 pada
               tahun depan.

               Pemerintah provinsi seluruh Indonesia mengumumkan UMP secara serentak pada
               Jumat (1/11/2019) lalu.

               Sedangkan pemerintah kabupaten diharuskan mengumumkan UMK selambat-
               lambatnya pada 21 November mendatang.

               Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan.

               Namun demikian, hingga saat ini Pemkab Aceh Singkil belum menjadwalkan kapan
               UMK tahun 2020 diumumkan karena harus melakukan survei terlebih dahulu.

               "UMK kita belum ada. Kita masih berpedoman pada UMP," kata Kepala Dinas
               Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kadis Transnaker) Aceh Singkil , Jaruddin kepada
               Serambi, Sabtu (2/11/2019).

               Menurut Jaruddin, untuk membuat UMK harus dibuat panitia survei di 11 kecamatan
               se-Kabupaten Aceh Singkil . Terdiri unsur pemerintah, instansi yang terkait,
               mahasiswa, dan unsur universitas, pakar ekonomi, termasuk dosen.

               Kemudian asosiasi pengusaha Indonesia, camat, kepala desa, dan tokoh masarakat.

               "Tim tersebut di-SK-kan bupati, tentunya memerlukan biaya," jelas Jaruddin.

               Terkait hal ini, kata Jaruddin, sudah pernah diusulkan pihaknya, tetapi anggaran
               tidak tersedia.





                                                       Page 49 of 168.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55