Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 55
berusaha yang telah diserahkan oleh Kemenko Perekonomian sebelum Jokowi
dilantik tidak banyak menyentuh substansi UU Ketenagakerjaan.
Omnibus law perizinan berusaha yang naskah akademiknya telah diserahkan kepada
presiden dan merevisi 71 UU yang terdiri dari UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan
sekitar 40 hingga 50 UU sektor baru menyentuh business process saja.
"Jadi nanti revisi UU Ketenagakerjaan akan masuk ke UU Cipta Lapangan Kerja
tetapi dalam konteks penciptaan lapangan kerja," ujar Bambang, Jumat
(1/11/2019).
Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan memberikan banyak ruang kepada
investasi yang menyasar pada sektor-sektor padat karya sehingga investasi yang
masuk bisa menyerap banyak lapangan kerja.
Terkait dengan UU Pemberdayaan UMKM, Bambang mengatakan bahwa batas atas
dari usaha-usaha yang dikategorikan sebagai UMKM akan ditingkatkan.
Sebagaimana tertuang dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM, usaha yang
dikategorikan sebagai usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak sebesar Rp50 juta dan hasil penjualan tahunan Rp300 juta.
Lebih lanjut, usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta
dan di bawah Rp500 juta serta hasil penjualan tahunan di antara Rp300 juta hingga
Rp2,5 miliar.
Adapun yang dimaksud usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih di
antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan hasil penjualan tahunan di antara Rp2,5
miliar hingga Rp50 miliar.
Page 54 of 168.
