Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 60
Title UMK KEBUMEN TAHUN 2020 DIUSULKAN NAIK JADI RP 1,8 JUTA
Media Name rri.co.id
Pub. Date 04 November 2019
http://rri.co.id/post/berita/742508/ekonomi/umk_kebumen_tahun_2020_diu
Page/URL
sulkan_naik_jadi_rp_18_juta.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kebumen tahun 2020 diusulkan sebesar Rp
1.835.000. Kepada RRI, Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz mengatakan, usulan itu
lebih tinggi dari usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar Rp
1.830.000. Namun, lebih rendah dari usulan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) yang meminta Rp 1.850.000.
"Usulan untuk tahun 2020 naik Rp 149.000 dari UMK tahun ini, sebesar Rp Rp
1.686.000. (Usulan tersebut) telah dikirim ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat
persetujuan dari Gubernur. Saya kasih toleransi sedikit lebih tinggi dari usulan
Apindo," papar Bupati.
Berdasarkan surat menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.00/X/2019 tanggal
15 Oktober 2019, dasar perhitungan upah minimum sebesar 8,51 persen.
Rinciannya tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,12 persen.
Gubernur Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa
Tengah untuk tahun 2020 sebesar Rp 1.742.015,22. Sedangkan, untuk Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020 baru akan ditetapkan paling lambat 21
November 2019 mendatang. UMK ini yang akan dipakai untuk standar upah di
wilayah Provinsi Jawa Tengah.
"UMP Jawa Tengah 2020 sebesar Rp 1.742.015, sedangkan 2019 sebesar Rp
1.605.396. Ini telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
560/50 Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2020," jelas Gubernur.
Ganjar Pranowo menjelaskan, disamping UMP tersebut, nanti akan ada UMK yang
rekomendasinya harus diterima provinsi paling lambat 4 November 2019. Terkait
respons terhadap UMP dari berbagai kalangan, baik buruh maupun perusahaan,
Ganjar memastikan bahwa penetapan UMP tidak akan ada reaksi. Sebab selama ini
Provinsi Jawa Tengah selalu menggunakan UMK sebagai standar pengupahan.
Page 59 of 168.
