Page 92 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019

kebijakan triple skilling (skilling, upskilling, dan re-skilling) akan semakin efekif
dengan daya dukung insentif pajak pro-vokasi. Seperti diketahui, skilling
diperuntukkan bagi pekerja atau calon pekerja untuk memperoleh keterampilan.
Upskilling diperuntukkan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan guna
peningkatan karir. Sedangkan reskilling diperuntukkan bagi pekerja korban PHK dan
pekerja yang ingin melakukan alih skill dan profesi.

Adapun perbaikan akses pelatihan dilakukan dengan melibatkan Balai Latihan Kerja
(BLK) milik pemerintah, Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta, Training
Center milik industri, Training Center milik kementerian/lembaga pemerintah,
program pemagangan dan sertifikasi kompetensi.

"Guna memastikan lulusan pelatihan sesuai kebutuhan industri, penyelenggaraan
pelatihan vokasi melibatkan dunia industri dan asosiasi profesi, baik dalam
penyusunan kurikulum maupun instruktur. Selain mendapatkan materi, peserta
pelatihan harus mengikuti on the job training dan uji kompetensi," jelas Menaker.

Tahun ini, pemerintah mentargetkan sedikitnya 2 juta peserta pelatihan vokasi dari
berbagai jalur pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
Tiga layer vokasi dilibatkan dalam hal ini, yaitu BLK, SMK dan Politeknik.

Kemarin, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur
pemberian insentif super tax deduction sebesar 200 persen bagi pelaku usaha dan
pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi.

Selain insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi, PP tersebut juga
mengatur kebijakan insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan sebesar 300 persen. Tak hanya itu, insentif investment allowance
juga diberikan untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional.

Page 91 of 92.