Page 28 - kliping ketenagakerjaan 24 oktober 2019
P. 28
Title UMP RESMI NAIK, PEMERINTAH PERLU TINJAU ULANG PP NOMOR 78 TAHUN 2015
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 23 Oktober 2019
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/203882/ump-resmi-naik-pemerinta h-perlu-
Page/URL
tinjau-ulang-pp-nomor-78-tahun-2015
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah perlu meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015
mengenai ketenagakerjaan yang mengatur mengenai besaran upah minimum.
Berdasarkan aturan tersebut, upah minimum dihitung melalui formula upah
minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum
tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, perubahan yang terjadi terhadap UMP pun bersifat progresif atau
dengan kata lain dapat dikatakan meningkat. Hal ini juga cukup mempermudah
perhitungan dikarenakan dapat diprediksi dari pola-pola laju pertumbuhan ekonomi
maupun tingkat inflasi per bulan. Namun penghitungan upah lebih baik dilakukan
dengan mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan
mengatakan, KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat
hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Penghitungan upah menggunakan standar
KHL mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Jumlah komponen yang diperhitungkan di dalam KHL juga
berbeda antara pemerintah dengan serikat buruh.
"Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema
mengenai upah minimum yang mengakomodir kepentingan pekerja. Di saat yang
bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak kenaikan upah minimum terhadap para
pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini," urainya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan kenaikan UMP dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Untuk besaran
UMP tahun 2020 akan ditetapkan dan diumumkan masing-masing Gubernur pada
tanggal 1 November 2019 dan untuk UMK diumumkan paling lambat pada 21
November 2019.
Page 27 of 147.
