Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2021
P. 159
Judul Tahap Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan yang Cair Oktober 2021
Nama Media tirto.id
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://tirto.id/tahap-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-yang-cair-
oktober-2021-gkk4
Jurnalis Syamsul Dwi Maarif
Tanggal 2021-10-12 18:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Tahapan proses penyaluran dana BSU, dari pemerintah hingga sampai kepada penerima BLT
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan usaha pemerintah dalam upaya memperbaiki
ekonomi dalam lingkup nasional berupa adanya pemberian dukungan dalam wujud bantuan
tunai. BSU tersebut bernilai sebesar Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang diberikan kepada
penerima dalam satu kali tahapan. Secara sederhana, BSU adalah upaya pemulihan ekonomi
untuk mendukung kebijakan negara selama terjadinya pandemi COVID 19.
TAHAP PENCAIRAN BLT BPJS KETENAGAKERJAAN YANG CAIR OKTOBER 2021
Tahapan proses penyaluran dana BSU, dari pemerintah hingga sampai kepada penerima BLT
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan usaha pemerintah dalam upaya memperbaiki
ekonomi dalam lingkup nasional berupa adanya pemberian dukungan dalam wujud bantuan
tunai.
BSU tersebut bernilai sebesar Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang diberikan kepada
penerima dalam satu kali tahapan. Secara sederhana, BSU adalah upaya pemulihan ekonomi
untuk mendukung kebijakan negara selama terjadinya pandemi COVID 19.
Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta
untuk mendaftar BLT BPJS ketenagakerjaan berdasarkan kepada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2021 sebagai berikut:
Penerima merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Terdaftar sebagai peserta aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan 30 Juni 2021 Mempunyai gaji (upah) paling banyak sejumlah Rp3,5 juta per
bulan. Dalam hal pekerja atau buruh bekerja di wilayah UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta,
maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dengan pembulatan ratus
rib uke atas, sesuai dengan uoah terakhir yang dilaporkan Pmeberi Kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan Pekerja atau buruh penerima upah
158