Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2021

Angkatan kerja ini terdiri dari yang bekerja dan belum bekerja atau menganggur. Dengan jumlah
pada 2020 tertinggi ada di Kapanewon Depok sebanyak 68.974 orang, dan jumlah terendah ada
di Kapanewon Cangkringan sebanyak 16.240 orang. "Kenaikan dari 2019 sebanyak 3,98 persen
atau 27.508 orang dan pada 2020 sebanyak 5,09 persen atau 35.843, jadi terjadi kenaikan TPT
sebesar 1,11 persen atau 8.335 orang," kata Sutiasih, Selasa (12/10).

Sutiasih menilai, pertumbuhan angkatan kerja kurang seimbang dengan perluasan lapangan
kerja. Beberapa pelatihan, di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), tidak
maksimal karena adanya pembatasan aktivitas dan anggaran.

Pendataan Disnaker Sleman melalui google form sampai 8 Oktober 2021, jumlah penganggur
terbanyak dari pendidikan SLTA diikuti pendidikan diploma dan S1. Selain itu, terdapat 585 orang
terdampak pandemi yang dilaporkan perusahaan. "Terdiri dari yang di rumahkan 383 orang dan
ter PHK 202 orang," ujar Sutiasih.

Kasus perselisihan hubungan industrial di Sleman sampai 12 Oktober 2020 ada 24 kasus dan
satu kasus masih dalam proses. Angka ini tidak berbeda jauh dari 2019 dengan 25 kasus, dan
semua kasus itu sudah tertangani mediator Disnaker Sleman.

Untuk transmigrasi, ia mengungkapkan, pada 2020 dan 2021 Sleman tidak melakukan
pemberangkatan tenaga kerja karena tidak mendapatkan jatah. Sedangkan, pada 2019 Sleman
berangkatkan 13 KK ke Kalimantan Utara dan Mamuju Tengah.

Ia menekankan, program-program Disnaker Sleman difokuskan untuk atasi persoalan itu. Seperti
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dan program
perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Disnaker Sleman sudah memfasilitasi
Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk pekerja yang ter-PHK pada 2020 sebanyak 75 orang. Itu
ditunjukkan bagi mereka yang belum mendapatkan BST atau sejenisnya dan dilakukan beberapa
bulan lalu.

Saat ini, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi masih 34,1
persen. Menurut Sutiasih, beberapa kendala yang menyebabkan angkanya masih rendah karena
tidak semua ponsel pekerja bisa mengakses aplikasi tersebut. "Harapannya, semua perusahaan
bisa menggunakan Peduli Lindungi karena ini jadi persyaratan kalau perusahaan itu uji coba
prokes sesuai kebijakan Kemenperin," kata Sutiasih.

234