Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2021

BURUH KORBAN PHK DAPAT GAJI DARI PEMERINTAH, LALU DIBANTU PENGANTAR
KERJA
Pada tahun 2022, pemerintah akan meluncurkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program JKP bertujuan untuk memberikan bantuan kepada buruh korban Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK).

"Melalui program ini para buruh akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi
pasar kerja dan pelatihan tenaga kerja untuk up-skilling dan re-skilling," kata Dirjen Binapenta
dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Suhartono, Selasa (12/10/2021).

Program JKP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Karenanya, melalui program JKP tersebut, tugas Pengantar Kerja akan semakin bertambah,
terutama dalam memberikan layanan informasi pasar kerja serta melakukan bimbingan jabatan
dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.

Padahal saat ini, tidak semua Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki Pejabat Fungsional
Pengantar Kerja. Sehingga pelayanan penempatan dilakukan oleh Petugas Antar Kerja, yang
belum dibekali pengetahuan khusus tentang informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan
jabatan serta perantaraan kerja.

"Kami sangat berharap dan mendorong saudara-saudara untuk segera membuka dan menyusun
formasi bagi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja di instansi masing-masing, mengingat semakin
beratnya tugas Pengantar Kerja ke depannya," ujarnya.

Sebagai leading sector pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus berupaya untuk mendorong terciptanya akselerasi antara para pencari dan
pemberi kerja.

Ada Sembilan Lompatan Besar Kemnaker yang telah dicanangkan untuk mewujudkan komitmen
tersebut. Di mana tupoksi tersebut menjadi peran dari Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Adapun kesembilan lompatan besar tersebut meliputi Reformasi Birokrasi, Ekosistem Digital
SIAPKerja, Transformasi Balai Latihan Kerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan
Talenta Muda, Transformasi Kewirausahaan, Visi Baru Hubungan Industrial, Perluasan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Reformasi Pengawasan.
"Pejabat Fungsional Pengantar Kerja merupakan ujung tombak pelayanan penempatan tenaga
kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, dan memiliki peran penting dalam
mensukseskan 9 Lompatan Besar Kemnaker," jelasnya.

Disebutkan, saat ini jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di seluruh Indonesia sebanyak
668 orang. Terdiri dari 175 orang pejabat fungsional Pengantar Kerja di Kemnaker, 178 orang di
BP2MI, 122 orang di Disnaker provinsi, dan 193 di disnaker kabupaten/kota.

"Kondisi ini tentu menjadi tantangan tidak hanya bagi Direktorat Bina Pengantar Kerja Ditjen
Binapenta dan PKK sebagai Pembina Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, tetapi juga bagi
pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja di daerah," katanya.

Ditegaskan Suhartono, kekhawatiran akan optimalisasi pelayanan penempatan kerja di daerah,
menjadi fokus perhatian untuk melakukan koordinasi lebih optimal. Hal tersebut dalam rangka
memberikan pemahaman pentingnya peran dan fungsi Pengantar Kerja dalam pelaksanaan
pelayanan penempatan tenaga kerja. (akr).

71