Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 Juni 2019
P. 32

"Jadi, pengawas untuk di DKI Jakarta itu masih banyak yang baru turun untuk
               memeriksa," jelasnya.

               Sebanyak 109 perusahaan lainnya masih dalam tahap proses penyelesaian.
               Pengawas di daerah melakukan verifikasi dan pemanggilan kepada perusahaan
               terkait pengaduan yang masuk.

               "Jadi masih ada pemeriksaan di lapangan, perusahaan dipanggil. Ada juga yang
               masih verifikasi atau klarifikasi apakah laporan yang kami terima benar atau tidak,"
               tutur dia.

               Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan masih akan menunggu laporan dari
               pengawas daerah. Pemerintah pusat tak memberikan batas waktu yang pasti
               kepada masing-masing perusahaan untuk menyelesaikan persoalan THR.

               "Ini karena bola eksekusi berada di pimpinan daerah, karena pertimbangannya
               perusahaan di daerah itu kan investor atau aset daerah," terang Watratan.

               Ini artinya penyelesaian pembayaran THR akan bergantung dari masing-masing
               pemerintah setempat. Kepala daerah biasanya memiliki pertimbangan sendiri untuk
               memberikan batas waktu kepada pelaku usaha.

               "Misalnya perusahaan itu dipandang sebagai aset terbesar, mungkin diberikan waktu
               cukup lama," katanya.

               Dalam hal ini, aturan THR tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
               Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
               di Perusahaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016
               tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78
               Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Di peraturan nomor 6 mengenai pembayaran THR, tapi untuk tata cara sanksi
               administratif ada di peraturan nomor 20," terang Watratan.

               Untuk perusahaan yang telat membayar THR, maka perusahaan akan dikenakan
               denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
               waktu pembayaran, yakni H-7 Lebaran. Kemudian, perusahaan juga akan dikenakan
               sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

               "Tapi sejak aturan itu dikeluarkan saya katakan sampai sekarang belum pernah ada
               yang diberikan sanksi denda dan administratif, karena saat pembinaan perusahaan
               selalu mau bayar pada akhirnya," pungkasnya.

               (aud/bir).








                                                       Page 31 of 50.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37