Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 183
Sekretaris Daerah provinsi Kepri, Ir. Lamidi, mengatakan jika penetapan UMK tersebut sesuai
usulan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebelum akhirnya diputuskan. "Jadi berdasarkan
usulan itu provinsi dapat mengeluarkan surat keputusan (SK) UMK 2022," kata Lamidi, Jumat
(10/12).
Ia menjelaskan, kenaikan UMK 2022 Kota Batam sebesar 0,85 persen lebih tinggi dibanding
enam daerah lain di provinsi Kepri. Diketahui, Gubernur Kepri telah menerbitkan SK kenaikan
UMK Batam menjadi Rp 4.186.359 pada 1 Desember lalu.
"Itu usulan dari wali kota, berapa usulan itu yang kita berikan SK," kata dia lagi.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan bahwa putusan Gubenur
Kepri pada Rabu (1/12) lalu itu telah dipertimbangkan segala aspek komprehensif dan
kepentingan berbagai pihak. "Jadi ada dua aspek yang substansi dalam upah yang
mempertimbangkan," ujarnya.
Amsakar menilai, setidaknya ada 2 aspek substansial yang dipertimbangkan sebelum penetapan
UMK tersebut. Yakni, aspek dipertimbangkan bagi pekerja itu sendiri dan yang kedua dari
keberlangsungan usaha para pengusaha. "Nah, dari dua aspek itu semua ada titik tengah yang
telah diambil melalui kompromi untuk menyatukan dua hal ini," ucap dia.
Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dengan menjamin parameter untuk
menetapkan UMK itu. Ia menilai proses penetapan UMK sudah terdefinisi dengan baik.
Bahkan dalam hitungan penetapan juga melalui tingkat inflasi suatu daerah dengan besaran
kebutuhan hidup layak. Penetapan itu menuai kritikan dari aliansi buruh se-Kepri mereka
meminta Gubenur Kepri Ansar Ahmad mencabut putusan SK serta menetapkan UMK 2021 yang
kini masih dalam polemik di tingkat MA karena pemrov kasasi.
Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam, Surya Sastra menyebutkan jika para buruh menolak
penetapan upah tersebut. Bahkan belakangan hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa. "Kami
akan turun lagi sampai gubenur dengarkan jeritan buruh. Yang kemarin tu, belum ada titik
temu," ucap Surya.
182
