Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

positive - I Wayan Madra (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami harap
ada kebijakan Gubernur, naik sedikit dari ketentuan

Ringkasan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan pernyataan bahwa
rata-rata upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 naik sebesar 1,09 persen. Naik tipis lantaran
melihat kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang masih tumbuh lambat.
Perhitungan UMP tersebut juga berdasarkan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

UMP 2022 NAIK HANYA 1,09 PERSEN, INI KATA SERIKAT PEKERJA BALI

DENPASAR, Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan
pernyataan bahwa rata-rata upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 naik sebesar 1,09 persen.
Naik tipis lantaran melihat kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang masih
tumbuh lambat. Perhitungan UMP tersebut juga berdasarkan formula dalam PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), I
Wayan Madra mengatakan, sebenarnya dari serikat pekerja tidak menerima penetapan UMP
sekian. Ia pun tidak menutup kemungkinan barangkali serikat pekerja di seluruh Indonesia
merasa demikian.

"Tapi apa boleh buat karena memang sudah aturan (PP Nomor 36 Tahun 2021), itulah angka
yang kita dapatkan. Saya kontak teman-teman, bahkan ada yang tidak mau menandatangani
(persetujuan UMP)," katanya saat dihubungi Rabu (17/11).

Namun, ia menambahkan, seluruh serikat pekerja di Bali bersedia untuk menandatangi surat
keputusan (SK) penetapan UMP 2022. Sebab, kebanyakan pekerja paham bahwa pertumbuhan
ekomoni di Bali minus karena pandemi Covid-19. Selain itu, industri di Bali mayoritas dari sektor
pariwisata. Sedangkan di wilayah lain (di luar Bali), ia mencontohkan di Bangka Belitung,
bukanlah pariwisata, melainkan seperti pabrik, pertambangan, dan lain sebagainya, sehingga
masih ada pertumbuhan ekonomi.
Di Bali sendiri, untuk UMP tahun 2021 senilai Rp 2.494.000. Sementara untuk informasi UMP
tahun 2022, Madra tak bisa menyebutkan besaran UMP yang ditandatangani. "Saya kebetulan
tidak hadir, tapi saya dapat informasinya. Saya kira berubah sekitar Rp 20 ribu, itu informasi dari
rekan saya," ungkap dia.
Namun, besaran yang diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut tidak mutlak,
melainkan rata-rata di setiap provinsi. Yang mana, bisa jadi di setiap provinsi ada yang lebih
besar atau sebaliknya, tergantung pertimbangan setiap Gubernur setempat. UMP ini nantinya
ditetapkan Gubernur paling lambat pada 20 November, dan untuk upah minimum
kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November.

"Iya (tergantung pertimbangan Gubernur), Gubernur sebenarnya bisa saja membuat kebijakan
untuk pengupahan. Di daerah lain juga begitu, kadang-kadang dewan pengupahan menentukan
A, Gubernur bisa menentukan A+ sekian," jelasnya.

168