Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

TOLAK UMK KARIMUN 2022, FSPMI PERSOALKAN DASAR ATURAN BAHAS UPAH

Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022, untuk Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan
Riau tak sampai 1 persen. UMK di Karimun hanya naik sebesar 0,38 persen atau senilai Rp 12.863
menjadi Rp 3.348.765. Pada tahun lalu, UMK yang berlaku di Karimun sebesar Rp 3.335.902.

Angka UMK tahun 2022 tersebut telah disepakati oleh Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten
Karimun dan perwakilan pengusaha.

"Sudah kita rapatkan di Dewan Pengupahan. UMK tahun 2022 sebesar Rp 3.348.765. Ada
kenaikan sebesar Rp 12.863," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, Ruffindi,
Rabu (17/11/2021).

Penetapan besaran UMK ini mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 pasal 26 dan pasal 34,
dimana penghitungan Upah Minimum Tahun 2022 menggunakan formula penyesuaian Upah
Minimum dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

"Jadi berbeda dengan sebelumnya. Kita tinggal masukan data yang kita dapatkan. Rumusnya
sudah ada. Itu data yang dirilis oleh BPS, termasuk besaran inflasi," jelasnya.

Selanjutnya hasil dari rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun akan diserahkan ke Bupati
Karimun, Aunur Rafiq untik direkomendasikan ke Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar
Ahmad.

"Menurut aturannya paling lambat UMK kita serahkan tanggal 30 November. Kalau untuk UMP
(Upah Minimum Provinsi) tanggal 21 November. Tapi ada ada surat dari Gubernur minta UMK
sudah diserahkan tanggal 23 November. Jadi kita akan serahkan secepatnya," papar Ruffindi.

Sementara perwakilan serikat pekerja menolak penggunaan formula sesuai PP Nomor 36 Tahun
2021.

Alasannya dikarenakan PP terbaru itu masih dalam proses judicial review atau uji materil di
Mahkamah Konstitusi dan tetap mengusulkan untuk menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sementara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah menyatakan untuk tidak
mengikuti rapat dan tidak bertanggung jawab atas seluruh pembahasan dan keputusan
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2022.
"Iya, jadi kami tidak hadir sejak dari awal pembahasan. Kami juga telah mengirimkan surat
tanggapan untuk tidak hadir di rapat UMK 2022," kata Muhammad Fajar selaku Ketua SPAI-
FSPMI Kabupaten Karimun.

Menurut Fajar, besaran UMK yang ditetapkan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan
kebutuhan pokok masyarakat saat ini.

"Naiknya Rp 12.863. Ini tidak sebanding dengan kenaikan sembako dan lainnya. Seperti naiknya
BBM, kenaikan elektronik 35-40%, minyak goreng naik 21%, telur naik 30% ataupun kenaikan
lainnya," ujar Fajar.

171