Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 21

"Dalam menetapkan UMK, harus dilakukan gubernur paling lambat 20 November 2021. Dilakukan
              setelah  penetapan  UMP,"  katanya  dalam  jumpa  pers  virtual,  dikutip  kontributor  "PR"  Satrio
              Widianto, Selasa (16/11/2021).

              Ida  menegaskan,  semangat  dari  formula  UM  berdasarkan  PP  Nomor  36  Tahun  2021,  untuk
              mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah
              dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.

              UM  yang  ada  saat  ini  tidak  memiliki  korelasi  sama  sekali  dengan  angka  rata-rata  konsumsi,
              median  upah,  bahkan  tingkat  penganggurannya.  Contohnya,  ada  suatu  kabupaten  dan  kota
              saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai UM hampir 2 kali dari kota.

              "Ada pula kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
              bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki
              nilai UMK yang sangat tinggi," katanya.

              Wagepedia

              Ida  juga  memperkenaikan  sekaligus  meluncurkan  wagepedia,  yakni  kanal  informasi  milik
              Kemenaker yang dapat diakses seluruh pihak Melalui wagepedia ini, publik dapat mengetahui
              data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat, dan dapat diakses secara transparan.

              "Di Wagepedia juga terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapa pun, di mana pun,
              dan kapan pun dapat mengetahui perhitungan nilai UM tahun 2022. Dengan demikian, data
              tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan para stakeholder
              pengupahan dengan transparan dan akurat," katanya Menaker mengatakan penetapan Upah
              Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
              Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk
              memberikan  perlindungan  kepada  pekerja/buruh  agar  upahnya  tidak  dibayar  terlalu  rendah
              akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.
              "Upah  minimum  adalah  upah  terendah  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  berlaku  bagi
              pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang bersangkutan," kata
              Ida.***

              caption: RIBUAN buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat saat
              unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/11/2021). Buruh menyuarakan agar
              pemerintah segera menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 10 persen*


























                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26