Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 21
"Dalam menetapkan UMK, harus dilakukan gubernur paling lambat 20 November 2021. Dilakukan
setelah penetapan UMP," katanya dalam jumpa pers virtual, dikutip kontributor "PR" Satrio
Widianto, Selasa (16/11/2021).
Ida menegaskan, semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, untuk
mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah
dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.
UM yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka rata-rata konsumsi,
median upah, bahkan tingkat penganggurannya. Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota
saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai UM hampir 2 kali dari kota.
"Ada pula kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki
nilai UMK yang sangat tinggi," katanya.
Wagepedia
Ida juga memperkenaikan sekaligus meluncurkan wagepedia, yakni kanal informasi milik
Kemenaker yang dapat diakses seluruh pihak Melalui wagepedia ini, publik dapat mengetahui
data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat, dan dapat diakses secara transparan.
"Di Wagepedia juga terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapa pun, di mana pun,
dan kapan pun dapat mengetahui perhitungan nilai UM tahun 2022. Dengan demikian, data
tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan para stakeholder
pengupahan dengan transparan dan akurat," katanya Menaker mengatakan penetapan Upah
Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah
akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.
"Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang bersangkutan," kata
Ida.***
caption: RIBUAN buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat saat
unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/11/2021). Buruh menyuarakan agar
pemerintah segera menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 10 persen*
20