Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 267
Dia juga mengingatkan kepada buruh bahwa upah minimum hanyalah jaring pengaman bagi
pekerja, terutama untuk pekerja pemula. Namun selama ini terjadi salah persepsi, di mana upah
minimum disamakan dengan upah rata-rata.
"Kenaikan UMP atas pertimbangan lain seperti tidak ada kesenjangan dengan daerah lain. Ini
safety nett, itulah dasar pertimbangan untuk melindungi pengupahan di negara kita," ujarnya.
Sebagai catatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan buruh dan pengusaha telah
merampungkan rapat Dewan Pengupahan untuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
Jakarta tahun 2022, Senin, 15 November 2021. Hasilnya, dari pihak pengusaha yang diwakilkan
oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hanya bisa
menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp37.537,588658 menjadi Rp4.453.935,536.
Nilai tersebut naik 0,85 persen dibandingkan UMP DKI Jakarta 2021. Adapun UMP DKI Jakarta
2021 adalah sebesar Rp4.416.186,548.
Angka UMP DKI Jakarta 2022 yang direkomendasikan oleh pengusaha sama dengan yang
disampaikan oleh perwakilan unsur pemerintah. Sedangkan buruh meminta UMP DKI Jakarta
2022 naik 3,5 persen. Berikut rinciannya:
1. Rp4.453.935,536 dari perwakilan Dewan Pengupahan unsur pengusaha
2. Rp4.573.845 dari perwakilan Dewan Pengupahan buruh
3. Rp4.453.935,536 dari perwakilan Dewan Pengupahan unsur pemerintah "Saya sampaikan
permintaan buruh enggak ada dasarnya. Tetapi saya paham 3,5 persen dasarnya adalah
inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau menggunakan itu, kami tidak ada
ruang gerak. Kami harus taat kepada aturan. Ini yang harus dipahami buruh bagaimana
caranya mengurangi pengangguran dengan menambah lapangan kerja baru," tutupnya.
266

