Page 308 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 308

KALANGAN BURUH PESIMIS, BERAPA KENAIKAN UMK BATAM 2022?

              Upah  Minimun  Provinsi  Kepri  belum  ditetapkan,  dan  masih  dalam  pembahasan,  sehingga
              pembahasan  Upah  Minimum  Kota  (UMK)  Batam  2022  masih  menunggu  penetapan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau.

              Rudi Sakyakirti, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnakes) Kota Batam, mengatakan UMK Batam
              belum  ditetapkan,  menunggu  ketetapan  UMP  Kepri.  "Jadi  kami  menunggu  provinsi  dulu
              menetapkan (UMK) dulu, baru kami rapatkan (UMK)," ujar Rudi, Selasa (16/11/2021).

              Penetapan upah minimum dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya
              40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari. Padahal saat
              ini sudah menuju batas akhir penetapan upah minimum.

              "Memang harus ditetapkan 40 hari sebelum akhir tahun, jadi tergantung provinsi, kalau provinsi
              lambat, kami juga lambat," kata dia.

              Rudi menyampaikan UMK sudah harus ditetapkan pada tanggal 20 November, dan maksimal 23
              November, namun saat ini UMP belum juga ditetapkan. Ia mengakui masih ada kesempatan
              untuk membahas tersebut.

              "Dari informasi pihak provinsi, mereka sudah membahas dengan dewan pengupahan, tinggal
              menunggu SK saja," ucapnya.

              Upah minimum kini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 36 tahun 2021 tengang pengupahan.
              Dalam  aturan  tersebut,  upah  minimum  dihitung  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan
              ketenagakerjaan yang meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median
              upah.

              Sebelumnya,  Ketua  Federasi  Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia  (FSPMI)  Kota  Batam,  Alfatoni
              mengatakan aturan baru tetap merugikan bagi pekerja. Penghitungan upah minimum juga harus
              berdasarkan KHL mengingat saat ini pun terdapat berbagai hal yang dihadapi.

              Adanya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  adanya  pengurangan  gaji,  pengurangan  jam  kerja
              hingga dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Adanya Undang-Undang Cipta Kerja
              ini pun dianggap tidak mendukung posisi pekerja.

              "Tak tahu lagi lah. Sudah pakai rumus semua. Harusnya memperhatikan KHL, tapi sepertinya
              sudah tak ada ada survei lagi tahun ini. Padahal yang tahu biaya hidup di sini ya kita yang tinggal
              dan bekerja di sini," ujarnya.

              Ia memprediksi kenaikan upah tahun depan berkisar Rp 20-30 ribu dari upah yang diterima
              buruh saat ini.

              "Kemarin kami coba hitung-hitung. Jadi hanya segitu kenaikannya. Padahal biaya hidup di Batam
              sangat tinggi, namun upah jauh di bawah biaya hidup," kata dia.
              Seperti diketahui, saat ini UMK Batam 2021 senilai Rp 4.150.930. Sementara UMP Kepri 2021
              senilai Rp 3.005.383.










                                                           307
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313