Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 305
Judul Pengusaha dan Pemerintah Sudah Hitung, UMP DKI Jakarta 2022 Naik
Rp37.537!
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1719348/pengusaha-
dan-pemerintah-sudah-hitung-ump-dki-jakarta-2022-naik-rp37537
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-11-17 15:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan buruh dan pengusaha telah merampungkan
rapat Dewan Pengupahan untuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun
2022. Hasilnya, dari pihak pengusaha yang diwakilkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hanya bisa menaikkan UMP DKI Jakarta 2022
sebesar Rp37.537,588 menjadi Rp4.453.935,536.
PENGUSAHA DAN PEMERINTAH SUDAH HITUNG, UMP DKI JAKARTA 2022 NAIK
RP37.537!
LIMAPAGI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan buruh dan pengusaha telah
merampungkan rapat Dewan Pengupahan untuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
Jakarta tahun 2022. Hasilnya, dari pihak pengusaha yang diwakilkan oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hanya bisa menaikkan UMP DKI
Jakarta 2022 sebesar Rp37.537,588 menjadi Rp4.453.935,536.
Nilai tersebut naik 0,85 persen dibandingkan UMP DKI Jakarta 2021. Adapun UMP DKI Jakarta
2021 adalah sebesar Rp4.416.186,548.
"Dari perhitungan kami ada kenaikan dari UMP 2021 sebesar 0,85 persen. Jadi sekitar Rp37.000
sekian," ungkap Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jakarta Nurjaman kepada Limapagi, Rabu,
17 November 2022.
Nurjaman menjelaskan formula perhitungan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 0,85
persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam PP
36 Tahun 2021, penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Dengan memerhitungkan batas atas dan bawah upah minimum. Ini berbeda
dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 dimana kenaikan upah minimum berdasarkan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
304
