Page 300 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 300
seharusnya mempedomani PP 36/2021 dalam rangka penetapan UM," katanya saat dihubungi
RepJabar, Rabu (17/11).
Kemudian, ia melanjutkan dalam menyikapi rencana aksi buruh atas kenaikan UM tahun 2022.
Pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait penetapan UM tahun 2022 berdasarkan PP 36/2021
secara lebih masif. Lalu, menjelaskan filosofi dan dasar penetapan UM seperti pemberlakuan UM
bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang satu tahun.
"Kami juga jelaskan pengenalan kanal informasi pengupahan (Wagepedia) serta urgensi
penerapan struktur dan skala upah dan pengupahan berbasis produktivitas," kata dia.
Ia menambahkan akan melakukan koordinasi dengan kepala dinas yang membidangi
ketenagakerjaan provinsi dan Kabupaten/Kota serta dewan pengupahan daerah dan
melaksanakan dialog dengan Depenas dan BP LKS Tripnas. "Kami juga melakukan koordinasi
dengan BPS, Kemendagri, Kepala Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeklaim,
sebanyak dua juta buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Desember 2021. Langkah
ini ditempuh karena pemerintah hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09
persen.
Said mengatakan, KSPI sudah menggelar rapat dengan 60 serikat buruh tingkat nasional.
Keputusannya adalah melakukan mogok produksi secara nasional pada Desember mendatang.
"60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, setop produksi. Ini akan diikuti 2 juta
buruh, (sehingga) lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja," ujar Said dalam
konferensi pers daring, Selasa (16/11).
299
