Page 541 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

"Alhamdulillah Bengkulu ada naik (UMP, red). Itu ada hanya ada kenaikan sekitar 1 sampai 2
persen. Sepertinya Dewan Pengupahan tidak berfungsi, dan tidak perlu ada lagi kalau hanya
sekedar diberikan tanggung jawab tetapi tidak diberikan kewewenangan," kata Panca, kemarin.

Bukan tanpa alasan, ia menjelaskan dengan adanya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, mengatur penetapan UMP menyebabkan Dewan Pengupahan minim berpendapat
Apalagi, semua difokuskan dengan hasil rilis dari BPS. Padahal, untuk survei secara keseluruhan
pihaknya menyakini, hal tersebut kurang sesuai. Karena sudah ada ketetapan dan ketentuan dari
pusat, lewat rumus dan data yang sudah ada BPS.

"Kan tinggal memasukan data saja ke rumus yang sudah ditetapkan untuk masing-masing
provinsi. Kalau seperti sekarang kesannya kewenangan ada di pusat sementara tanggung jawab
diserahkan ke daerah," sesalnya.

Dari himpunan RB, saat ini UMP berdasarkan penetapan 2021 lalu sebesar Rp 2.215.000 per
bulannya. Untuk jumlah pekerja se-Provinsi Bengkulu ini tercatat ada lebih kurang 2.000
perusahaan dengan 39.575 tenaga kerja.

Sementara itu, bila dilihat dari data besaran UMP sebelum menunjukkan grafik yang terus
meningkat. Misalnya, pada 2019 UMP diangka Rp 2.040.407. kemudian, untuk UMP Tahun 2020
sebesar Rp 2.213.604, dan UMP Tahun 2021 adalah Rp 2.215.000.
"Kalau soal pengawasan dan monitoring kan sudah ada juga tenaga pengawas setiap provinsi.
Artinya Dewan Pengupahan sekarang tidak ubahnya seperti robot, apa yang diperintahkan itulah
yang dikerjakan" jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu,
Edwar Happy menjelaskan pada 21 November nanti diagendakan akan terbitnya surat edaran
Kemenaker.

"Pada 21 November besaran UMP itu akan disampaikan," sampainya. (war)

540