Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 83
"Berdasarkan UU Cipta Kerja saat ini sudah tidak ada lagi penangguhan upah minimum, sehingga
seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022
atau sebesar upah minimum sektoral yang masih berlaku," ungkap Ida saat konferensi pers
virtual.
Sebelumnya, pemerintah sempat memberi pelonggaran aturan bahwa pengusaha boleh
menangguhkan pembayaran gaji sesuai ketentuan upah minimum karena kondisi keuangan yang
sulit. Hal ini terjadi akibat tekanan pandemi covid-19.
Tapi, kini pelonggaran itu sudah tidak berlaku lagi. Bahkan, bila ketentuan ini tidak dijalankan,
pemerintah akan memberikan sanksi kepada pengusaha atau perusahaan. "Bagi perusahaan
yang membayar upah di bawah upah minimum dikenakan sanksi pidana," imbuhnya.
Di sisi lain, Ida mengumumkan hasil perhitungan kementerian menunjukkan rata-rata kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Angka ini didapat
berdasarkan formula yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Lebih lanjut papar menteri, gubernur di masing-masing provinsi diminta untuk menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 paling lambat pada 20 November 2021.
Ketentuan ini maju satu hari dari aturan yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu setiap 21 November pada tahun berjalan.
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," ujar Ida.
Selanjutnya, gubernur juga diminta untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) setelah pengumuman UMP atau paling lambat pada 30 November 2021.
Ketentuan ini tidak berubah dari aturan di PP 36/2021.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah mengirimkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 561/6393/SJ mengenai Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 untuk
mengingatkan para kepala daerah.
Selain itu, Ida mengklaim bahwa berbagai data untuk perhitungan formula upah minimum telah
diberikan pusat ke daerah. Data-data itu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan rata-rata kenaikan UMP 2022
secara nasional sebesar 1,09 persen. Namun, angka riilnya bisa berbeda-beda untuk masing-
masing provinsi sesuai ketetapan dari gubernur.
Adapun UMP tertinggi ada di DKI Jakarta sebesar Rp4,4 juta. Sementara daerah dengan UMP
terendah, yakni Jawa Tengah sebesar Rp1,81 juta.
"Simulasi ini dari data BPS rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen, ini rata-rata
nasional. Tapi kita tunggu (penetapan UMP per provinsi) dari gubernur," katanya. cnn/mb06.
82
