Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 174
Berdasarkan Perpres anyar tersebut, pemerintah menambahkan poin pihak-pihak yang tidak
dapat menerima stimulus ini. Di antaranya pejabat negara, pimpinan anggota DPR, PNS,
TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa lainnya serta komisaris, direksi, hingga dewan
pengawas BUMN atau BUMD.
Menurut Susi, beleid itu juga mengatur adanya sanksi dan hak gugat terhadap peserta pelatihan
yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan, semisal memalsukan dokumen.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan
Bambang Satrio Lelono mengatakan pihaknya sudah mencatat tiga juta orang yang termasuk
dalam waiting list pekerja dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak
1,7 juta orang lainnya telah terverifikasi by name by address.
173
