Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 3
Judul Kemenko: Pemerintah ingin Kartu Prakerja lebih tepat sasaran
Nama Media antaranews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1608750/kemenko-pemerintah-
ingin-kartu-prakerja-lebih-tepat-sasaran
Jurnalis Risbiani Fardaniah
Tanggal 2020-07-14 07:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Susiwijono (Sekretaris Kementerian Koordinator) Perpres terbaru ini ingin memastikan
Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna yang sifatnya melengkapi terutama dari aspek tata
kelola dan akuntabilitas
positive - Susiwijono (Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian)
Kami berharap untuk batch selanjutnya bisa segera kita jalankan bersama, dengan perangkat
regulasi baru, yang mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari tata kelola dan
akuntabilitasnya
Ringkasan
Pemerintah menjamin tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) 76 tahun 2020 dengan beberapa perubahan ketentuan yang
sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya yakni Perpres 36 tahun 2020.
KEMENKO: PEMERINTAH INGIN KARTU PRAKERJA LEBIH TEPAT SASARAN
Perpres terbaru ini ingin memastikan Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna yang sifatnya
melengkapi terutama dari aspek tata kelola dan akuntabilitas Jakarta - Pemerintah menjamin
tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) 76 tahun 2020 dengan beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi
peraturan sebelumnya yakni Perpres 36 tahun 2020.
"Perpres terbaru ini ingin memastikan Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna yang sifatnya
melengkapi terutama dari aspek tata kelola dan akuntabilitas," kata Sekretaris Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan pemerintah mengikuti rekomendasi, masukan, dan perbaikan, dari berbagai
lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri.
2
