Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

KARTU PRAKERJA JADI BANSOS EKONOM INDEF: JELAS ENGGA COCOK

Menuai banyak kontroversi dan sempat dihentikan pendaftarannya. Program Kartu Prakerja
bakal dilanjutkan. Hal itu diungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso. Menurutnya pemerintah akan kembali membuka pendaftaran gelombang
ke-4 program Kartu Prakerja pada akhir Juli ini.

"Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana
kuota dapat mencapai 500 ribu orang peserta," kata Susi, panggilan akrabnya, saat konferensi
pers di Kantornya, Senin (13/7/2020).

Susi mengatakan, program Kartu Prakerja di-lanjut setelah pemerintah merevisi Peraturan
Presiden No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam revisi beleid tersebut, pemerintah bakal lebih memfokuskan bantuan kepada para pekerja
yang terkena PHK akibat pandemi virus corona atau Covid-19 sehingga diharapkan bakal lebih
tepat sasaran. "Prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data whitelist dari Kementerian
Ketenagakerjaan," katanya.

Awalnya program ini dikhususkan untuk pelatihan bagi para pekerja yang terkena PHK akibat
pandemi virus corona atau Covid-19 namun sekarang diubah menjadi bantuan sosial atau
bansos.

Menanggapi hal ini, ekonom senior dari lnstitute for Development of Economics and Finance
(INDEF), Enny Sri Hartati menilai program Kartu Prakerja dinilai tak cocok jadi bansos.

"Bansos itu harusnya yang tepat, yang tujuannya untuk sosial safety net. Tapi malah prakerja
yang tujuannya tingkatkan keahlian, ini jelas engga cocok," kata Enny dalam sebuah diskusi
online di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Sementara Indonesia Comiption Watch (ICW) mendesak Peipres baru tersebut dicabut. "Kami
mendesak Presiden Jokowi mencabut Perpres 76/2020 dan menghentikan sementara
pelaksanaan program kartu prakerja hingga ada hasil evaluasi menyeluruh yang disampaikan
kepada masyarakat," kata Wana Alamsyah, peneliti ICW dalam keterangan pers. Senin
(13/7/2020).

ICW juga mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka hasil evaluasi
yang telah dilakukan bersama dengan Manajemen Pelaksana mengenai program kartu prakerja
yang telah berjalan tersebut. Program ini dinilai disinyalir merugikan keuangan negara di tengah
kondisi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"KPK harus segera melakukan langkah hukum dengan menyelidiki potensi kerugian negara yang
muncul akibat pelaksanaan Program Kartu Prakerja," ujarnya. (LHTJ)

7