Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020
P. 179

Title          PEMBAHASAN OMNIBUS LAW TETAP LANJUT DI TENGAH WABAH KORONA
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      02 April 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/300770-pembahasan-omnibus-law-t etap-lanjut-
               Page/URL
                              di-tengah-wabah-korona
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               DPR RI secara resmi memutuskan kelanjutan pembahasan omnibus law RUU Cipta
               Kerja. Pembahasan akan dilakukan melalui Badan Legislasi (Baleg). Pengesahan
               dilakukan dalam rapat paripurna yang dilakukan Kamis, (2/4).

               Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan bahwa melalui rapat konsultasi
               pengganti Bamus DPR pada tanggal 1 April, semua fraksi telah setuju agar
               pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan melalui mekanisme Baleg.


               "Adanya persetujuan terhadap surat yaitu Surat Presiden /R06 tanggal 7 Februari
               2020 dan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam Rapat Konsultasi
               pengganti Bamus pada tanggal 1 April 2020 serta, hal-hal pembahasan yang telah
               disepakati untuk dilanjutkan ke tingkat Badan Legislasi," ujar Azis, dalam rapat
               paripurna, Kamis, (2/4).

               Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa setelah keputusan tersebut
               Baleg merencanakan untuk memulai pembahasan RUU Cipta Kerja. Direncanakan
               proses akan dimulai pada pekan depan.

               "Rencana minggu depan bentuk panitia kerja (panja)," ujar Baidowi.

               Selanjutnya, akan dilakukan uji publik dengan mengundang pihak-pihak yang
               berkepentingan dengan RUU Cipta Kerja. Berbagai kalangan tetap akan dilibatkan
               dalam prosesnya meski wabah covid-19 masih melanda.

               "Termasuk kalangan buruh. Kami akan undang secara fisik atau virtual," ujar
               Baidowi.

               Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas
               Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya fokus
               pada penanganan covid-19 lebih dulu. Ia menilai dalam kondisi normal saja,
               pembahasan omnibus law cenderung menuai perdebatan.

               "Jika tetap dilanjutkan pemerintahan dan DPR mau ambil kesempatan dalam
               kesempitan. Di mana di tengah konsentrasi seluruh elemen bangsa dalam melawan
               korona mereka justru membahas UU yang dalam kendisi normal saja menuai
               perdebatan bagi publik," ujar Charles. (OL-4).







                                                      Page 178 of 186.
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184