Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020
P. 52
Title KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA MINTA RUU CIPTA KERJA DICABUT
Media Name tempo.co
Pub. Date 02 April 2020
https://nasional.tempo.co/read/1326946/konsorsium-pembaruan-agraria-mi nta-ruu-
Page/URL
cipta-kerja-dicabut
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mencabut
omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja dari daftar Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika
mengatakan rancangan aturan itu tidak hanya membahayakan buruh, tapi juga
membahayakan petani, masyarakat adat dan sumber-sumber agraria di pedesaan.
"Reforma agraria dijadikan lip service, padahal RUU ini ideologi dan pasal-pasalnya
justru bertentangan dengan tujuan reforma agraria, karena melegitimasi monopoli
dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elite bisnis," kata Dewi melalui
keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2020.
Dewi menyebut RUU Cipta Kerja itu justru memiliki agenda terselubung ingin
mengobrak-abrik prinsip reforma agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria
Tahun 1960. Sebaliknya, kata dia, aturan sapu jagat itu mendorong liberalisasi pasar
tanah sehingga membahayakan keselamatan perani, buruh tani, dan masyarakat
agraris di pedesaan.
Dewi juga menyayangkan sikap pemerintah dalam tiga pekan terakhir yang terus
membangun opini publik tentang urgensi dan relevansi RUU Cipta Kerja dengan
alasan-alasan krisis ekonomi akibat pandemi Corona. Ia menilai sikap DPR dan
pemerintah ini justru kontraproduktif dan jauh dari keprihatian atas krisis yang
tengah dihadapi masyarakat.
"Dengan pernyataan dan sikap yang semacam itu, DPR gagal menangkap aspirasi
serta keresahan di bawah terkait peringatan luas bahaya RUU Cipta Kerja," ujar
Dewi.
Desakan pencabutan RUU Cipta ini disampaikan KPA bersama sekitar 70 organisasi
masyarakat, mulai dari serikat tani hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di
daerah. Selain desakan ini, mereka juga meminta DPR menunda pembahasan
Prolegnas 2020 sampai situasi pandemi Corona berakhir agar prosesnya transparan
dan publik bisa berpartisipasi.
Page 51 of 186.
