Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020
P. 83
Akhirnya kan bisa banyak pekerja justru kehilangan pekerjaan usai THR-an,"
katanya.
Untuk itu dia meminta agar kesepakatan mengenai THR diselesaikan secara bipartite
antara pengusaha dan pekerja di tiap perusahaan. Hal itu, tentu saja membutuhkan
kelonggaran ketentuan dari pemerintah.
"Selain itu yang kita butuhkan saat ini keterbukaan pemerintah mengenai
penanganan wabah corona ini. Supaya cepat teratasi, dan dampak-dampak seperti
ancaman tidak dibayarnya THR itu tidak terjadi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan
bahwa para pengusaha tetap diminta untuk membayar tunjangan hari raya (THR),
kendati wabah corona menekan sebagian besar industri Tanah Air.
Dia mengatakan berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo,
telah dibahas mengenai kesiapan sektor usaha untuk membayar THR. Terlebih hal
itu telah diatur dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
"Ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini berdasarkan UU diwajibkan dan
tentunya Kemenaker sudah menyiapkan hal-hal terkait THR," jelas Airlangga, Kamis
(2/4/2020).
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kadin apindo thr Virus
Corona Editor : Yustinus Andri DP.
Page 82 of 186.
