Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 APRIL 2020
P. 84
Title PEMERINTAH BERIKAN KELONGGARAN PENGUSAHA BAYAR THR
Media Name bisnis.com
Pub. Date 02 April 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200402/12/1221752/pemerintah-berikan -
Page/URL
kelonggaran-pengusaha-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Pemerintah memutuskan pengusaha tetap diwajibkan membayar tunjangan
hari raya (THR). Namun pengusaha diberikan kelonggaran dalam melakukan
pembayaran kewajibannya terhadap pekerjanya tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI mengatakan, pemerintah telah
berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh serta
pekerja mengenai pembayaran THR pada tahun ini.
"Kami memahami tekanan yang dialami oleh pengusaha akibat wabah corona di
perekonomian kita. Maka dari itu kami melakukan komunikasi dengan pengusaha dan
pekerja sekaligus," katanya Kamis (2/4/2020).
Dia menyebutkan dari hasil diskusi dengan pengusaha dan pekerja tersebut, diputuskan
bahwa pengusaha tetap diwajibkan membayar secara penuh THR kepada karyawanya.
Namun, pemerintah memberikan kelonggaran dalam hal proses penunaian kewajiban
pengusaha itu.
"Pembayaran THR akan dilakukan menggunakan mekanisme dialog antara pengusaha
dan buruh atau pekerja di tiap perusahaan. Misalnya, apabila THR tidak bisa dibayarkan
sekaligus maka pengusaha bisa membayarnya secara bertahap dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati," lanjutnya.
Selain itu, Ida mengatakan, pemerintah juga memberikan skema kelonggaran kepada
pengusaha terkait pembayaran THR. Salah satu kelonggaran itu berupa penundaan
pembayaran THR dalam waktu tertentu, sesuai kesepakatan antara pekerja dan
pengusaha.
"Dari kesepakatan tentang jangka waktu penundaan pembayaran THR itu kami akan
memantau tingkat kepatuhannya. Apabila pengusaha tidak mematuhi kesepakatannya
dengan pekerja, maka akan kami berlakukan sanksi administrasi sesuai ketentuan,"
katanya.
Dia mengatakan, aturan mengenai THR terdapat pada Peraturan Pemerintah
No.78/2015 tentang pengupahan, Permenaker No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta Permenaker No.20/2018 tentang
Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi atas PP No.78/2015.
Page 83 of 186.
