Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Filosofi formula upah minimum adalah memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-
wilayah yang capaian upah minimum yang relatif rendah, dibandingkan rata-rata konsumsi
wilayah tersebut. Ida menegaskan nantinya diharapkan tidak ada upah yang di bawah batas
bawah.

"Kemudian kami harus terus mengendalikan atau menahan laju pertumbuhan upah minimum di
wilayah-wilayah yang capaian upah minumnya relatif tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi
wilayah tersebut," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut maka, pemerintah melakukan penyesuaian penetapan upah minimum.
Dimana upah minimum untuk tahun 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di atas batas atas dan
batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian.

Ida melanjutkan, formula batas atas dan batas bawah itu tidak dikenal di PP 78 Tahun 2015.
Adanya kebijakan formula batas atas dan batas atas dan batas bawah baru terdapat di PP 36
tahun 2021, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan upah minimum wilayah. Sehingga
nantinya terwujud keadilan pengupahan antar wilayah.

"Jadi nanti kalau yang atas itu sudah tinggi [upahnya] itu naik terus, sementara yang bawah ini
naik akan tetapi tidak bisa mengejar. Maka tidak akan pernah ketemu pada titik yang ideal. PP
36 tahun 2000 21 ini adalah mencoba mengurai kesenjangan upah minimum sehingga
terwujudnya keadilan antar wilayah," paparnya.

Adapun formulasi penyesuaian upah menggunakan PP 36 tahun 2021 ialah berdasarkan dari
salah satu pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ida menyebut nantinya akan dilihat dari kedua
komponen tersebut mana yang tertinggi.

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi terkait PP 36 tahun 2021
kepada para Gubernur yang nantinya diminta diteruskan kepada Bupati/Walikota di masing-
masing wilayah.
"Karena nanti tidak akan ada upah minimum di bawah batas bawah, karena begitu ada provinsi
yang upah minimum provinsinya berada di batas bawah maka dia harus ditetapkan pada batas
itu. Tidak boleh di bawah dari batas bawah yang ada formula perhitungannya," tegas Ida.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah perlu
mempertimbangkan suara dari pekerja/buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah tahun
depan. Dimana Netty menyebut, meski pandemi berimbas pada perekonomian namun ada
beberapa sektor industri yang tetap bertahan, bahkan ada yang mengalami pertumbuhan.

"Karena memang nanti ada batas penetapan UMP dan UMK, Saya pikir kita juga perlu sekali lagi
menunjukkan keberpihakan. Saya mendesak kepada pemerintah melalui Menaker untuk
mempertimbangkan dan memperhatikan aspirasi buruh dan teman-teman pekerja," kata Netty.

Netty melanjutkan, dengan adanya kenaikan upah maka secara otomatis juga memantik tingkat
kesejahteraan keluarga buruh dan pekerja. Hingga nantinya kenaikan upah dapat menurunkan
berbagai permasalahan sosial seperti stunting, putus sekolah, pekerja anak dan permasalahan
sosial lainnya.

131