Page 382 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan
kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari
formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan upah minimum antarwilayah.

Keadilan antar wilayah tersebut, lanjutnya, dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah
tangga di masing-masing wilayah.

Dinar mengatakan, penetapan upah minimum juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan
pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional.

Adapun Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan Joko Santosa menyatakan
penetapan upah minimum penting untuk menaikan indeks daya saing Indonesia dan
meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian
hukum dan indikator perekonomian serta pengupahan.

Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang perlu diantisipasi terhadap penetapan upah
minimum pada masa Covid-19 yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru.
Substitusi tenaga kerja ke mesin juga menjadi tantangan tersendiri karena bisa memicu
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Joko juga mengajak pemangku kepentingan untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah diatas
upah minimum. Dalam kondisi upah telah di atas rata-rata, pemangku kepentingan disarankan
fokus pada kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas.

Bila hal ini dilakukan, katanya, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara
keseluruhan.
" Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong
distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi
tujuan perjuangan pekerja dan serikat pekerja," kata Joko. (bis/man)

381