Page 100 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019

Disnaker ke DPMPTSP Kota Ternate. "Kita belum bisa merekomendasikan untuk
dicabut (izin perusahaan), karena masalah belum selesai," katanya.

"Apakah perusahaan yang salah atau dari TKW itu sendiri. Sementara kita masih
berkoordinasi ke pusat. Kalau itu (cabut izin) bisa saja kita rekom ke provinsi, tapi
kita lihat dulu," tambahnya.

Tiba-tiba, Lamadi mengaku tak mendengar jelas suara wartawan cermat saat
dikonfirmasi via telepon. "Agak gangguan ini. Sebentar, saya lagi tugas," tutupnya.

Kembali dihubungi, Lamadi mengatakan perusahaan tersebut hanya terdaftar di
DPMPTSP Provinsi. "Prosedurnya, perusahan mengajukan pendirian kantor cabang,
lalu diverifikasi oleh Disnaker kota. Setelah memenuhi syarat, dikirimlah ke provinsi
untuk merekomendasikan ke PTMPTS Provinsi, untuk mengeluarkan izin pendirian
kantor cabang," terangnya.

Menyentil soal kantor tanpa papan nama, Lamadi bilang, Disnaker kota tidak perlu
melakukan pelaporan. Karena perusahaan mengantongi izin dari provinsi. "Ini bukan
seperti kantor perusahaan lain, tapi terkait perekrutan tenaga kerja luar negeri. Jadi
izin kantornya itu ada SPR-nya. Itu berdasarkan job dari negara tujuan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, tidak adanya izin perusahaan di DPMPTSP kota karena kantor
cabang PT. Maharani Tri Utama Mandiri merupakan wewenang provinsi. "Karena
sistem rekrutnya atas izin provinsi. Bahkan masalah pengawasan pun di provinsi.
Jadi kalau ada indikasi pelanggaran, pengawas provinsi yang harus bertindak,"
tandasnya.

Bukankah secara struktural harus ada koordinasi dari tingkat provinsi ke kota,
terutama dalam bentuk pengawasan? Namun, Lamadi menanggapi begini, "SPR itu
masing-masing wilayah yang mengawasi. Kalau Disnaker kota itu bisa dilakukan
sampai pada tahap rekomendasi pasport," katanya.

Kembali menanyakan soal tidak adanya papan nama perusahaan, suara Lamadi
membesar. "Kita jangan dulu bicara papan nama. Ini tentang legalitas perusahaan
dulu," tandasnya.

Padahal, papan nama perusahaan adalah bagian dari atribut atas syarat legalitas
sebuah perusahaan, Lamadi memastikan, bahwa papan nama perusahannya ada
dan lengkap. "Tapi entah mereka sudah lepas atau bagaimana. Tapi dulu ada.
Lengkap. Tapi soal papan nama ini, tidak mungkin kami harus awasi terus,"
katanya.

--- Nurkholis Lamaau.

Page 99 of 100.